Suburnya Penyelewengan DD dan ADD Akibat Lemahnya Pengawasan

Lumajang, Motim - Terjadinya penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) itu karena kurangnya kontrol dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu Advocat Dummy Hidayat, SH yang berkantor di Malang Raya.
Advocat Dummy Hidayat dan Sekretaris Gema Yoni K
Advocat Dummy Hidayat dan Sekretaris Gema Yoni K
Kegunaan Dana Desa sesuai UU Desa nomer 6 tahun 2014 bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik) serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa.

Dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maraknya kasus penyelewengan Dana Desa ini karena adanya peluang dan niat, serta kurangnya kontrol masyarakat.

Disamping itu, belum semua masyarakat mengetahui status Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, dimana aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik. Penyelewengan itu terjadi bisa penggelembungan harga (mark up), pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan, masih adanya kultur memberi barang atau uang sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terimakasih kepada pihak terkait.

Juga adanya pengkondisian oleh Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan uang hasil korupsi, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, penyediaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, pengambilan DD atau ADD untuk kepentingan pribadi dan masih banyak lagi.

“Itu menurut hasil pengamatan saya selama ini Mas,” katanya kepada Memo Timur, Rabu (23/5).

Maraknya kasus penyelewengan DD atau ADD dengan modus seperti di atas, karena lemahnya pengawasan sehingga korupsi sangat subur. Tapi ada sisi positif yaitu makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindak korupsi bisa dengan mudah diketahui.

Tetapi dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan DD maupun ADD juga menunjukkan pengawasan yang sangat lemah dari pemerintah. Seharusnya kata Dummy, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia yang lebih maksimal lagi, karena apapun regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya kembali lagi ke moral manusianya.

“Itu semua tergantung pada manusianya sendiri. Jika yang mengelola tidak amanah, ya susah. Makanya saya sepakat jika pengawasan ditingkatkan. Misalkan korupsi, supaya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris LSM Gerakan Masyarakat (GEMA) Lumajang, Yhoni Kristiono, dalam pengelolaan DD, ADD maupun dana lain itu, seharusnya masyarakat dilibatkan supaya ada kontrol dan bukan cenderung dibatasi dalam mendapatkan informasi pengelolaan apalagi terlibat aktif.

Padahal di pasal 68 UU Desa itu telah diatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena masyarakat desa lebih mengetahui kebutuhan desa dan bisa melihat langsung proses pembangunan desanya.

Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa secara langsung atas pengelolaan DD maupun ADD bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan, sehingga bila masyarakat menemukan fakta penyelewengan bisa melakukan teguran atau melaporkan ke jajaran penegak hukum, bisa ke aparat kepolisian atau kejaksaan.

“Kalau diproses hukum, kan ada efek jera dan menjadi kapok. Kuncinya ya penyidik yang menangani tidak mudah masuk angin. Tujuannya adalah supaya pelaku korupsi itu kapok dan bertaubat,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk serius dalam menangani semua laporan soal ADD dan DD, transparansi penanganan kasus sangat diutamakan, jangan hanya menguap begitu saja tanpa ada kejelasan dan kepastian hukum. (cho)