Tambang Pasir di Kawasan Hutan Menuai Sorotan

Lokasi Tambang Besuksat. (cho)
Lumajang, Motim - Merebaknya tambang pasir dikawasan hutan yang ada di wilayah Besuksat BKPH Senduro SKPH Lumajang, menuai sorotan dari berbagai kalangan, pasalnya kawasan hutan harus terbebas dari proses penambangan. Apapun itu alasanya, jika pun harus ada penambangan, maka pemilik tambang harus melakukan proses ijin hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jika tidak mendapat ijin, dengan dalih apapun proses penambangan pasir di kawasan hutan itu adalah liar.

Pantauan Memo Timur dilapangan menyebutkan, ada sedikitnya 6 pemilik tambang dikawasan BKPH Senduro yang melenggang bebas melakukan penambangan, mereka adalah CV. Lima Jaya, CV. Puncak Jaya, CV. Semeru Jaya, CV. Permassindo, CV. Arah Gemilang dan tambang perorangan atas nama Sapan. Ke enam pemilik tambang itu sudah lama melakukan proses penambangan dikawasan hutan, dengan dalih sudah mengantongi ijin dari pemerintah daerah.

Mirisnya lagi, pajak dari proses pengerukan tambang dari kawasan hutan itu, diduga kuat juga masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lumajang, padahal jelas-jelas proses penambangan pasir tersebut berada di kawasan hutan, jika benar informasi soal pemerintah mengeruk keuntungan dari pajak pasir liar tersebut, maka persoalan ini harus segera di beberkan secara gambling ke public sehingga ada kejelasan, jika tidak maka persoalan ini akan di bawa ke ranah hukum.

Seperti yang diungkapkan Abdul Wahab Sekretaris LSM Indonesia Bureaucracy Watch Lumajang, pihaknya mengaku prihatin dengan banyaknya penambangan pasir dikawasan hutan yang diduga tidak mengantongi ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa CV itu melakukan penambangan pasir di kawasan hutan itu hanya bermodal ijin dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saja. Seharusnya, kata Abdul Wahab para penambang juga harus mengantongi ijin dari KLHK, karena area tambang berada di kawasan hutan.

Kenapa selama ini berjalan mulus meski tidak ada ijin dari KLHK, pihaknya menduga ada oknum Perhutani dan pemerintah daerah dalam hal ini Lingkungan Hidup (LH) yang ikut bermain didalamnya. “Saya sudah mengantongi nama-nama oknum perhutani yang rutin mendapat upeti dari para penambang yang ada di kawasan hutan dan pasti kami laporkan ke Direksi biar segera diambil tindakan,”ujarnya.

Abdul Wahab juga meyakini, jika Polres Lumajang sudah mengendus persoalan tambang pasir yang ada di kawasan hutan Besuksat ini. Mungkin untuk saat ini, Polres Lumajang masih menahan diri sambil melihat apakah kedepan akan ada perbaikan atau tidak.

“Jika memang melanggar hukum, kami meminta Polres Lumajang segera menertibkan. Biar para penambang segera mengurus ijin dari KLHK,” harapnya.

Menyikapi hal ini, Asper BKPH Senduro Lukman Hakim saat dikonfirmasi Memo Timur pada Senin pagi (20/5) via teleponya menuturkan, terkait dengan penambangan pasir dikawasan hutan yang ada di wilayah Besuksat, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan jajaranya, karena dirinya masih baru menjabat sebagai Asper diwilayah BKPH Senduro.

“Maaf bapak, masih akan kami koordinasikan dengan jajaran. Sebab kami baru saja berdinas di BKPH Senduro, soal penambangan pasir di kawasan hutan belum tahu persis,” ungkapnya.

Lebih lanjut Lukman meminta agar Memo Timur bisa langsung menghubungi pihak terkait yang ada di KPH Probolinggo, “Bisa menghubungi Pak Gatot Pak, karena beliau yang lebih paham soal tambang pasir di kawasan hutan,” jelasnya.

Sementara itu Kasi Hugra Perhutani KPH Probolinggo Gatot melalui via WhatsApp menjawab iya om dan menjelaskan lokasi cv tersebut berada didalam kawasan hutan. “Sepengetahuan kami, sampai saat ini belum ada perizinan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas giat tambang.

Terkait kontribusi dan lain-lain, pihaknya akan klarifikasi ke lapangan.”Yang jelas upaya Perhutani dalam menghentikan kegiatan itu sudah sering kali. Termasuk pemasangan banner-banner,” terang Gatot. (cho)