Warga Laporkan Dugaan Penyimpangan ADD dan DD Desa Jatisari ke Polres

jalan rabat beton dan jembatan. (cho)
Lumajang, Motim - Dugaan kasus penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Jatisari Kecamatan Kedungjajang, tahun anggaran 2016- 2018 akhirnya dilaporkan masyarakat kepada unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang.

Melalui laporan itu, masyarakat berharap agar Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Lumajang sebagai penegak hukum bisa mengusutnya secara tuntas hingga ke akar-akarnya dan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur-unsur yang mengarah ke tindak pidana korupsi, diminta agar proses penyelidikan itu dinaikkan ke tingkat penyidikan hingga proses hukum berikutnya.

Misalnya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dusun Krajan , Dusun Darungan I dan Darungan II tahun 2018 sebanyak 22 rumah dan masing-masing RTLH mendapat dana sebesar Rp. 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah). Tetapi, fakta di lapangan masyarakat penerima bantuan dana RTLH sebagian mengaku menerima Rp. 8.000.000( Delapan Juta Rupiah) juga ada yang mengaku mendapat Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah).

"Saya melapor ke Polres Lumajang bersama perwakilan tokoh masyarakat Mas,"kata Amar kepada Memo Timur Sabtu (11/5).

Lanjut Amar, pembangunan jalan Rabat Beton dengan alokasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 di Dusun Krajan sampai dengan dusun Darungan 1 yang menelan anggaran 500 juta lebih itu kini kondisinya sudah mulai amburadul.

"Setahu kami, semennya tidak murni menggunakan semen Gresik. Tetapi dicampur dengan semen merk Bosowa yang harganya lebih murah,"ujarnya.

Kemudian pembangunan tandon air dan pipanisasi 2016 sebesar 70 juta lebih fakta di lapangan pengadaan pipanya diduga tidak dibelanjakan, karena ada pipa lama yang bisa digunakan. Artinya proyek pipanisasi itu tumpang tindih dengan proyek lama.

Ditambah lagi program serupa tahun anggaran 2017 sebesar 200 juta dan tahun 2018 sebesar 200 juta dinilai belum cukup dan masih meminta masyarakat untuk membayar per Kepala Keluarga (KK) sebesar 500 ribu sampai 600 ribu untuk membeli meteran air. Padahal pipa dan meteran itu sudah dianggarkan, namun masih memungut kepada masyarakat itupun tanpa diberi kwitansi pembayaran.

"Saya bayar Pak, kalau gak bayar, ya diancam airnya tidak akan mengalir, makanya meskipun bagaimana caranya saya tetap cari uang pak untuk membayar," tambah Sunawa saat dikonfirmasi beberapa awak media.

Hal senada juga diutarakan Muhatar warga setempat, dirinya juga mengaku membayar sebesar 500 ribu kemudian meteran airnya dipasang sama petugas, kalau tidak membayar, maka air yang ke rumahnya tidak akan di alirkan, "Kalau gak bayar gak dapat air Pak,"ujarnya.

Persoalan lain kata Amar, soal pembangunan jembatan penghubung Dusun Darungan dengan Desa Jatisari dan Desa Bandaran yang menelan anggaran sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tahun anggaran 2018. Informasinya, pembangunan jembatan itu tidak sesuai dengan petunjuk tehnis dan diduga ada mark up.

"Saya bersama masyarakat berharap laporan ini mendapat penanganan yang serius sehingga terungkap hal yang sebenarnya. Apabila memang ditemukan unsur korupsi kami meminta untuk diproses hukum agar pelakunya diadili yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Amar.

Sementara itu Kepala Desa Jatisari Nurul Yakin, saat dikonfirmasi oleh Memo Timur terkait dengan laporan masyarakat tersebut, menyampaikan jika hal itu merupakan isu yang sudah lama.

“Mengenai masalah itu sudah lama desas-desus itu mas. Sekedar saran dari saya, lebih baik jenenngan croscek ke desa dulu takutnya itu berita hoax. Kalau emang gak ada sumber yang benar-benar bisa bertanggungjawab,” ungkapnya melalui pesan whatsapp. (cho)