Bupati Temukan Nota Pembayaran Palsu di Pos PT. Mutiara Halim

Bupati saat sidak di pos timbang pasir PT. Mutiara Halim. (fit)
Lumajang, Motim  - Bupati Lumajang Thoriqul Haq secara tiba-tiba mendatangi pos timbang pasir PT. Mutiara Halim (MH) di Kecamatan Kedungjajang, Kamis (13/5) malam. Inspeksi mendadak (sidak) itu Ia lakukan bersama jajaran Satpol PP sekitar pukul 7 malam.

Tujuan dirinya ke sana adalah untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. MH. Benar saja, bupati mendapati adanya nota pembayaran palsu yang selalu diberikan oleh petugas kepada para sopir setelah menimbang pasir.

Nota palsu dengan kop Pemkab Lumajang itu diduga dicetak dan diperbanyak sendiri oleh PT. MH. Serta mencatut Dinas Pengelola Keuangan Daerah, padahal saat ini sudah tidak ada dinas tersebut.

"Pemkab tidak cetak. Ini pemalsuan, pakai logo Pemkab secara tidak resmi," ucapnya dengan nada tinggi pada petugas di sana.

Nota palsu yang diduga dicetak sendiri oleh PT. Mutiara Halim. (fit)
Bahkan bupati naik pitam dan sempat menggebrak meja. Ia bertanya lebih detail soal nota tersebut, namun petugas itu nampaknya tidak tahu banyak. Karena sudah disediakan dari perusahaan dan tinggal menggunakan saja. "Saya minta ini dihentikan. Gak usah pakai ini sekarang," tegasnya.

Nota pembayaran palsu itu diisi dengan tulisan tangan petugas. Setiap menimbang pasir di sana, sopir harus bayar Rp 5 ribu per ton. Bupati pun akhirnya menyita nota tersebut sebagai barang bukti.

Selain mendapat nota palsu itu, tiap kali bayar, sopir juga mendapat nota satu lagi. Nota yang ini berbeda, karena tercetak secara digital. Detail sesuai dengan berat dan jumlah yang harus dibayar. Di nota digital itu baru tertulis nama PT. Mutiara Halim.

Nota digital yang dicetak oleh PT. Mutiara Halim. (fit)
Untuk memastikan lagi, bupati bertanya langsung pada beberapa sopir truk pasir di sana. Nampaknya mereka juga mengakui, jika tiap kali bayar dapat 2 nota. Satu nota digital dan satunya yang tulis tangan.

Namun bupati belum bisa menyimpulkan apa motif pemalsuan nota yang dilakukan PT. MH itu. Serta apa kerugian yang diderita Pemkab dalam hal ini. "Kita dalami lagi, apa tindakan yang harus dilakukan," ujarnya.

Dari pengakuan petugas, pendapatan jasa timbang PT. MH di sana bisa mencapai Rp 45 juta per harinya. Dengan rincian, rata-rata pada pagi hari bisa mendapat Rp 8 juta, sore 26 juta, dan malam Rp 11 juta.

Kalau estimasinya segitu, artinya dalam sebulan bisa meraup Rp 1,35 miliar dan setahun bisa mendapat 16,2 miliar. Ini belum termasuk pendapatan di pos yang ada di Kecamatan Yosowilangun dan Pronojiwo.

Sedangkan bupati menyebut, jika melihat potensi pendapatan itu, uang yang disetorkan PT. MH ke Pemkab Lumajang tentu terbilang kecil pada tahun terakhir. "Kita dapat Rp 1,5 miliar," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini Pemkab Lumajang masih terikat kerjasama dengan PT. MH terkait Kerjasama Operasi (KSO). Kerjasama untuk jasa penimbangan itu baru berakhir pada 2024 nanti.

Di lokasi tidak ditemui pimpinan atau penanggungjawab PT. MH untuk diminta keterangan lebih lanjut. Petugas yang ada, tidak berani dan enggan memberikan keterangan lebih banyak pada wartawan. (cho/fit)