Komisioner KPU Lumajang yang Baru Langsung Pelajari Gugatan di MK

Komisioner KPU Lumajang yang baru. (fit) 
Lumajang, Motim - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang yang baru, periode 2019-2024 telah dilantik. Mereka langsung tancap gas bekerja. Salahsatu tugas utamanya, adalah mempelajari adanya gugatan Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Lumajang Yuyun Baharita menegaskan, setelah dilantik pihaknya harus langsung beraksi. Adaptasi harus secepatnya dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing. Termasuk dengan tahapan Pemilu 2019.

“Bicara tahapan, saat ini masih di MK. Kami pelajari itu. Kalau ada irisan-irisan yang berkenaan dengan KPU Lumajang, harus pelajari itu,” katanya pada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (17/6).

Dari gugatan yang masuk di MK, ada yang terkait dengan hasil Pemilu di Lumajang. Yuyun menyebut, dari informasi sementara yang masuk padanya, adalah terkait hasil Pemilihan DPR RI Dapil Lumajang-Jember.

“Kita harus lihat kondisi riil di lapangan. Belum kami cek data-data itu,” tegasnya.

Sementara untuk tugas lainnya, menurutnya sudah diselesaikan oleh komisioner sebelumnya. Misalnya terkait input data di Situng KPU RI. Karena ada banyak daerah yang belum seratus persen memasukkan datanya di sana. “Lumajang sudah selesai,” ucapnya.

Yuyun menambahkan, pihaknya bisa dengan cepat melakukan adaptasi dengan tugas yang ada. Karena formasi KPU Lumajang yang baru ini diisi oleh orang-orang lama dan sudah berpengalaman dalam urusan Pemilu.

Sebut saja, Yuyun Baharita dan Nur Ismandiana adalah komisioner periode 2009-2014. Sementara Siti Mudawiyah dan Yusuf Adi Pamungkas adalah petahana yang berhasil lolos kembali. Sedangkan Sohudi berpengalaman di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ranuyoso selama 2 periode.

“Kami orang-orang baru tapi stok lama. Kami berbicara Pemilu bukan barang baru,” ujarnya.

Pembagian divisi pun juga sudah ditetapkan. Yuyun Baharita (Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik), Nur Ismandiana (Teknis Penyelenggaraan), Yusuf Adi Pamungkas (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipsi Masyarakat, dan SDM), Sohudi (Perencanaan Data dan Informasi), dan Siti Mudawiyah (Hukum dan Pengawasan). (fit)