Aturan Kerjasama Pemerintah dengan Media Diperketat

Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang memperketat aturan kerjasama publikasi dengan media massa. Aturan itu telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019.
Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019
Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019
Perbup itu telah disosialisasikan kepada insan media dan pihak terkait lainnya, Selasa (2/7), di Hotel GM Lumajang. Dalam Perbup itu, nampak sejumlah poin penting yang mempeketat aturan kerjasama.

Aturan itu dibuat, agar publikasi yang dilakukan oleh Pemkab melalui media massa bisa tersebar secara maksimal di masyarakat. Tidak sembarang media massa nampaknya yang bisa bekerjasama dengan Pemkab pada tahun depan.

Untuk kualifikasi media cetak misalnya, wajib memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers dan tidak dicampur dengan usaha lainnya. Hal ini mengacu aturan dari Dewan Pers. Kemudian wajib berbentuk Perseoran Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi.

“Jadi untuk CV tidak boleh,” kata Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo, Wahyuning Indriasih.

Selain itu media tersebut juga wajib konsisten dalam penerbitannya. Tidak boleh putus dalam penerbitan. “Tidak boleh hanya cetak ketika akan mengajukan kerjasama saja. Harus ada surat pernyataan dari pimpinan,” ucapnya.

Ia berharap, adanya peraturan ini bukan menjadi penghalang kerjasma media massa dengan Pemkab Lumajang. Karena pihaknya hanya ingin, publikasi yang dilakukan bisa benar-benar maskimal.

Tak hanya itu, jangkauan publikasi di masyarakat juga akan diukur nantinya. Ada tim survei yang melakukan itu. “Sesuai dengan permintaan dari pihak legislatif. Karena meskipun secara teknis media itu memenuhi kualifikasi. Namun bagaimana dampak di masyarakat belum diketahui,” katanya. (fit)