Belum Ada Perbedaan Pendapatan Pajak Pasca Mutiara Halim Ditutup

Plt BPRD Lumajang Hari Susiati, SH. (*)
Lumajang, Motim - PT. Mutira Halim (MH) telah ditutup. Kerjasama Operasional (KSO) Pemkab Lumajang dengan MH untuk jasa timbang pasir itu resmi dihentikan 4 Juli 2019. Namun nampaknya, sejauh ini belum ada perbedaan pendapatan pajak pasir pasca penutupan itu.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Hari Susiati, SH. Ia menegaskan, memang pihaknya tidak bisa serta merta melakukan pemungutan seperti yang dilakukan oleh MH. Pihaknya hanya melakukan pemungutan pajak daerah dari pemegang izin yang resmi saja.

Sedangkan MH saat beroperasi melakukan penarikan pada semua truk pasir. Entah itu truk yang memngakut pasir dari tambang resmi atau tambang ilegal. “Kalau MH ini kan semuanya dipungut. Kita melihat dari sisi legal,” ujarnya pada Memo Timur.

Ia menyebut per sampai Juli 2019, pendapatan pajak pasir masih di kisaran Rp 4 miliar. Jumlah itu jauh dari angka yang ditargetkan oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Seperti diketahui target yang dipasang adalah Rp 37 miliar.

Saat ini untuk mengoptimlakan pajak tersebut, pemilik izin yang masih menunggak pajak terus ditagih. Susiati menyebut ada 4 pemilik izin yang memiliki tunggakan besar dengan total mencapai Rp 2 miliar. “Apalagi 4 itu wilayah tambangnya sangat luas dibandingkan yang lainnya,” ungkapnya.

Menurtunya sudah ada keiinginan dari mereka untuk membayar tanggugangannya. Meskipun dengan cara mengangsur. Jika pajak tertunggak ini bisa dilunasi, tentu jumlah pedapatan bisa nampak peningkatannya.

“Mungkin 2-3 bulan lagi baru bisa kita lihat hasilnya,” ungkapnya. Di tahun ini, Ia yakin pendapatan pajak pasir di tahun ini bisa di atas Rp 5 miliar. “Kalau biasa di atas Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar,” pungkasnya. (fit)