BPRD Tolak Hapus Tunggakan Pajak Pasir yang Diminta APRI

Plt BPRD Lumajang Hari Susiati, SH saat diwawancara. (cho) 
Lumajang, Motim - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang menolak penghapusan tunggakan pajak pasir yang diminta oleh Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI). Seperti diketahui, tunggakan sejumlah pemilik izin mencapai Rp 2 miliar tetap harus dibayarkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPRD Lumajang Hari Susiati, SH menyampaikan, awalnya semua pemilik izin termasuk yang tergabung dalam APRI tertib pajak pada Pemkab. Mereka juga bersedia membayar jasa timbang pada PT. Mutiara Halim (MH).

Namun pada pertengahan 2018, APRI mulai menolak melakukan pembayaran pajak pada Pemkab. Mereka cukup membayar pada MH saja. Mereka menilai ada pajak ganda, karena ada tarikan dari Pemkab dan MH.

“APRI pada pertengahan 2018 mulai gak bayar,” katanya saat ditemuai di kantornya, Senin (22/7).

Ketika APRI bersikukuh pajak ganda, Pemkab kemudian memberikan jawaban dengan menghentikan Kerjasama Operasional (KSO) dengan MH. Namun APRI tetap meminta kelonggaran pada bupati untuk mengahapus tunggakan itu.

“Pajak yang dipungungut oleh BPRD, jika tertunggak tetap kami tagih. Boleh mengangsur. Mungkin hanya denda administrasi yang bisa dihapus sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Lanjutnya, tidak semua pemilik izin yang tergabung dalam APRI kemudian bersikukuh untuk tak membayar pajak. Ada sebagian yang kemudian berusaha untuk melunasi tanggungannya dengan cara mengangsur.

Selama ini BPRD sudah melakukan pendekatan secara persuasif dalam menagif pajak itu. Namun nyatanya tidak begitu berhasil. Sehingga saat ini akan dilakukan dengan cara aktif artinya dengan memaksa. Salahsatunya dengan melaporkan pada Kejaksaan.

“Tapi sebelum kita lakukan penagihan paksa, penagihan akan dilakukan melalui bupati. Bupati akan menyampaikan surat penagihan,” katanya.

Jika sampai 3 kali surat yang disampaikan tidak digubris, bupati bisa saja melakukan koordinasi dengan provinsi. “Bupati bisa meminta provinsi melakukan pencabutan izin kepada perusahaan yang tidak tertib pajak itu,” pungkasnya.

Dari data yang didapat Memo Timur, per Mei 2019, tunggakan pajak pasir menembus Rp 2.194.711.750. Pemilik tunggakan itu diantaranya CV. Mutiara Pasir, CV. Ratna Basmalah, CV. Nur Mubarok, dan PT. Lumajang Jaya Sejahtera, Sofyanto, dan CV Alka. (cho)