Dikawal Tim Cobra, Bupati Segel Timbangan Pasir PT. Mutiara Halim

Bupati dikawal Tim Cobra di Timbangan Pasir PT. Mutiara Halim. (fit)
Lumajang, Motim - Perjalanan panjang PT. Mutiara Halim (MH) akhirnya berakhir. Kerjasama Operasional (KSO) dengan Pemkab Lumajang dalam penarikan jasa timbang pasir sudah diputus. Per 4 Juli 2019, sopir truk pasir pun tak perlu bayar jasa timbang lagi pada MH.

Bupati kemudian menutup semua pos timbangan pasir yang dikelola MH. Sebagai simbolik, Ia menyegel pos timbangan yang ada di Kecamatan Kedungjajang. Tim Cobra Polres Lumajang ikut mengawal bupati ke sana pada Kamis (4/7) malam itu.

Sekitar pukul 11 malam, puluhan personil gabungan lebih dulu berkumpul di Pendopo Arya Wiraraja. Selain Tim Cobra, ikut pula personil dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Rombongan lalu bergegas menuju ke lokasi.

Pukul 11.45 malam, bupati dan rombongan tiba di lokasi. Timbangan pasir itu sudah tak lagi beroperasi. Tak terlihat juga antrean truk seperti biasanya. Namun nampak di sana ada sejumlah karyawan MH. Termasuk koordinator karyawan.

Sebelum melakukan penyegelan, Bupati Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Indah Amperawati melihat-lihat seputaran timbangan pasir itu. Karena Ia menunggu pukul 12 malam, untuk melakukan penyegelan.

Ketika waktunya tiba, spanduk penyegelan dipasang di bangunan kantor. Bahkan bupati bersedia memaku sendiri spanduk itu. Tidak ada perlawan dari pihak MH. Penutupan berjalan dengan lancar.

Bupati memasang spanduk yang menyatakan pemutusan kerjasama dengan PT. Mutiara Halim. (fit)
Bupati menyampaikan, ini merupakan langkah awal bagi Pemkab Lumajang untuk bisa lebih maksimal lagi dalam mengelola tambang pasir. Sehingga manfaatnya juga lebih dirasakan oleh masyarakat Lumajang khususnya.

“Siapapun yang berinvestasi, eskplorasi pasir, ujungnya harus untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan kami kedepan, pajak yang masuk dalam APBD lebih banyak lagi. Sehingga bisa untuk pembangunan Lumajang yang lebih banyak. Dan dirasakan nyata di masyarakat,” katanya.

Kenapa kerjasama ini diputus, bupati menegaskan jika dari pemantauan Pemkab Lumajang, seperti ada pungutan pajak ganda. Hal itu yang bisa melanggar aturan. Pungutan langsung dari Pemkab Lumajang dan juga melalui MH.

“Bahwa pungutan yang wajib adalah yang dikelola oleh dinas. Diluar itu bukan kewajiban pengusaha tambang pasir atau melakukan pembayaran untuk hasil usahanya,” jelas Thoriqul Haq.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Indah Amperawati menambahkan, setelah ini tak boleh ada lagi pengusaha tambang pasir yang tak patuh pajak. Semuanya harus membayar kewajibannya pada Pemkab. “Tak boleh ada lagi yang menunggak,” tegasnya.

Saat ini sopir truk pasir cukup bayar sekali saat mau keluar Lumajang. Pembayaran pajak di pos milik Pemkab yang berada di perbatasan Lumajang. Pajak yang dibayar sesuai dengan yang tertera di Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

Sebelum meninggalkan tempat itu, sejumlah karyawan sempat menemui bupati. Mereka menanyakan nasib mereka setelah pos timbangan pasir itu ditutup. Bupati menegaskan, jika hal itu sudah dibahas dengan manajemen MH.

"Soal karyawan, saya minta Mutiara Halim untuk menyelesaikan dengan internal," ujarnya.

Seperti diketahui, sore hari sebelum ditutup, Pemkab telah membuat kesepakatan dengan MH terkait pemutusan kerjasama ini. MH bersedia mengakhiri kerjasama yang sudah dimulai sejak 2005 silam. Sesuai kontrak, sebenarnya kerjasama baru berakhir pada 2024 mendatang. (cho/fit)