Evaluasi, Masa Kampanye Pengaruhi Pendapatan Pajak Reklame

Evaluasi fasilitasi kampanye. (fit)
Lumajang, Motim
Pasca Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang melakukan evaluasi fasilitasi kampanye, Rabu (24/7) di Istana Kuliner. Ada evaluasi dari berbagai pihak. Bukan hanya peserta Pemilu saja dari instansi pemerintah juga mengevaluasi atas kekurangan pada Pemilu lalu.

Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang misalnya. Masa kampanye itu disebut berpengaruh pada penurunan pendapatan pajak reklame. Penyebabnya adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai kurang tertib.

Yusrini Dwi Astuti dari Bagian Pelayanan Perizinan menyampaikan, memang pihaknya tidak bisa menyebutkan angka penurunan pendapatan pajak reklame. Karena meski perizinannya di DPMPTSP, untuk pembayarannya di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Namun saat masa kampanye itu, jumlah pengurusan izin reklame di DPMPTSP mengalami penurunan. Hal ini karena pihak yang akan mengajukan izin enggan memasang reklame saat kampanye lantaran banyaknya APK terpasang di tempat strategis tanpa penataan yang bagus.

“Memang di titik-titik tertentu banyak peminat reklame seperti di Jl. A Yani. Tapi karena penuh, maka tidak jadi pasang di sana,” ucapnya.

Diketahui memang untuk APK tidak harus mengajukan izin. Peserta Pemilu bebas memasang asal tidak di tempat yang dilarang. Tidak melanggar aturan Pemkab Lumajang dan aturan dari KPU itu sendiri.

Bahkan kata dia, tak sedikit pemilik izin yang kemudian mengeluh pada DPMPTSP karena reklame yang terpasang ditutupi oleh APK. Namun DPMPTSP tidak bisa berbuat banyak dan saat itu hanya pasrah dan dianggap fenomena yang tak bisa dihindari saat pesta demokrasi.

“Kita istilahnya cuma bisa menggerutu, mau lapor ke mana,” ucap Yusrini.

Dalam masa kampanye yang akan datang, Ia pun berharap dalam pemasangan APK nantinya harus ditata kembali. Serta harus memenuhi ketentuan yang ada. “Baik itu dari caleg atau partai,” pungkasnya.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Yusuf Adi Pamungkas menanggapi ini, menegaskan, sebenarnya DPMPTSP atau pihak lainnya yang merasa dirugikan, bisa melapor pada KPU.

“Jika merasa dirugikan atau ada pelanggaran, bisa melapor, bisa ke Bawaslu atau melalui kita (KPU),” ucap Yusuf.

Selanjutnya, ke depan semua instansi terkait akan banyak dilibatkan untuk koordinasi di masa kampanye. Salah satunya dalam penataan APK. “Ke depan, semuanya akan kita libatkan,” pungkas dia. (fit)