Giliran DD Desa Bence Dilaporkan ke Tipikor

Lumajang, Motim - Kembali kasus Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) mencuat ke permukaan karena diwadulkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Lumajang. Kali ini ADD dan DD yang dilaporkan adalah milik Desa Bence, Kecamatan Kedungjajang anggaran tahun 2018.
Staf Desa Bence saat menemui Memo Timur
Staf Desa Bence saat menemui Memo Timur
Dari data yang didapat Memo Timur, tahun 2018 ADD murni yang ada di Desa Bence Kecamatan Kedungjajang sebesar Rp. 528.251.000. Belum lagi ditambah dana RT/RW dan Posyandu, ADD total bisa mencapai Rp. 587.051.000.

Sementara untuk DD mencapai Rp. 940. 567.000. Dari alokasi sebesar itu, ada dugaan penyimpangan alokasi anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, apalagi informasinya pemerintah Desa Bence hanya melakukan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Krajan dan di Dusun Kulon Curah.

Bukan hanya dugaan penyimpangan pembangunan rabat beton di kedua dusun yang dimaksud, tapi juga ada dugaan penyimpangan terkait dengan program air bersih Pamsimas. Ketika diklarifikasi ke Kantor Desa Bence beberapa hari yang lalu, salah satu stafnya bernama Siti Nur Ningsih didampingi Kepala Dusun Krajan, tidak berani memberikan keterangan soal dugaan dua kasus yang dimaksud tersebut.

Namun saat ditanya soal pembangunan pipanisasi air bersih yakni program Pamsimas dia mengaku beda anggaran, soalnya anggaran tersebut tidak dialokasikan dari ADD dan DD, bahkan didesak soal banyaknya masyarakat yang ditarik uang 1 juta untuk berpartisipasi dalam alokasi anggaran pembangunan air bersih, juga tidak menjawab dan meminta Memo Timur menanyakan langsung ke Kepala Desa.

“Soal pembangunan, ya Rabat Beton itu pak, untuk lebih jelasnya kami mohon maaf tidak berani memberikan keterangan, lebih baik bapak langsung ke Pak Kades saja, tapi sekarang masih kesusahan ibunya meninggal,” tutur Siti Nur Ningsih kepada Memo Timur.

Untuk mencari informasi detail bagaimana pengelolaan alokasi anggaran ADD dan DD 2018 di Desa Bence dipergunakan untuk apa saja, Kades Supo masih belum bisa dikonfrimasi, bahkan saat dikonfirmasi via telpon mengaku masih ada acara di Bojonegoro, untuk mengurus salah satu warganya yang kesandung persoalan hukum.

“Maaf, Saya masih di Bojonegoro Mas, nanti kalau sudah di Lumajang Saya kabari Mas,” ungkapnya ketika ditelpon.

Beberapa hari kemudian, Memo Timur kembali mengkonfirmasi dan Kades Supo mengaku masih ada di Besuki Situbondo. “Maaf, Saya lagi ada di Besuki, krabat istri meninggal dunia, nanti sepulang dari sini Saya kabari ya,” jawabnya.

Maraknya dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) menurut sekretaris LSM Peduli Lumajang Bersih Syarif Arifulinnuha yang berkantor di jalan raya Desa Ranuyoso kepada Memo Timur via teleponnya menuturkan, terjadinya penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) disebabkan kurangnya kontrol dari masyarakat.

Padahal, menurut Syarif sesuai dengan UU Desa nomor 6 tahun 2014 dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infastruktur fisik, sarana ekonomi, sarana sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa, dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa serta meningkatkan kesejahteraan desa.

“Jika dugaan penyelewengan DD sudah dilaporkan ke Tipikor, Saya pastikan LSM Peduli Lumajang Bersih akan terus mengawalnya. Dan jika terbukti melakukan penyelewengan, Saya berharap untuk terus diproses hukum biar kapok,” pungkasnya. (cho)