Tak Penuhi Target PAD, Juru Parkir Wajib Setor 25 Ribu Per Hari

Lumajang, Motim - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang di semester awal 2019 masih minim. Saat ini masih berada di bawah 40 persen. Untuk memenuhi target itu, para juru parkir (jukir) resmi pun ditarget setoran tiap hari.
Plt Kadishub, Yudha Nugroho saat dikonfirmasi
Plt Kadishub, Yudha Nugroho saat dikonfirmasi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Lumajang, Yudha Nugroho, menegaskan, untuk memacu pemenuhan target PAD ini, tiap jukir resmi Dishub wajib menyetor Rp 25 ribu per harinya. Dishub saat ini memiliki 101 orang jukir. Artinya dalam sehari bisa mencapai Rp 2.525.000.

"Dari target PAD parkir Rp 390 juta per tahun. Untuk kendaraan konvensional dan insidentil, disemester satu ini masih di bawah 40 persen, dengan percepatan diharapkan akhir tahun dapat terpenuhi," jelasnya, Selasa (16/7).

Pemberlakuan target percepatan Rp 25 ribu tiap jukir, diakui baru diberlakukan sejak senin (15/7). Tentunya dalam beberapa minggu kedepan bakal dilakukan evaluasi. "Nanti akan kita evaluasi lagi, apa yang menjadi keberatan dan yang menjadi kendala jukir di lapangan,” ucapnya.

Dari temuan di lapangan, salah satu jukir mengeluhkan terkait target yang diberlakukan ini. "Kami keberatan mas, karena tidak semua kendaraan luar kota atau yang tidak berlangganan parkir setiap hari parkir,” katanya yang melarang nama dan identitasnya disebut.

Bahkan jukir lainnya yang juga merasa keberatan, rela mengeluarkan uang pribadi demi menutupi target tersebut. "Kalau target kami tidak terpenuhi terpaksa kami penuhi dengan uang pribadi,” kata dia.

Satu lagi, jukir menambahkan, jika Rp 25 ribu per hari itu diserahkan melalui koodinator lapangan. Meskipun dirinya sudah PNS, namun dengan adanya tarikan wajib itu merasa keberatan.

"Habis Pak uang kami kalau begini kondisinya, ya kalau kami ini diperbolehkan narik, kan sudah ada parkir berlangganan, kalau kami memaksa narik itu masuk pungli, masalah lagi nanti bagi kami," ungkapnya.

Kenapa target ini diberlakukan, menurutnya dari alasan salah satu korlap, jika Dishub punya hutang. "Saya heran, kantor yang punya hutang kok petugas parkirnya yang dibebani. Sebenarnya saya bersama rekan-rekan mau mengadukan hal ini ke Bupati. Tapi takut, mudah-mudahan melalui media ini bisa direspon," pungkasnya. (cho)