Tak Tertib Pajak, Izin Pemilik Tambang Pasir Bisa Dihentikan

Pembinaan Pengusaha Tambang dan Stockpile. (*) 
Lumajang, Motim - Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, pemerintah bisa menghentikan ijin pertambangan jika pengusaha tambang pasir tidak taat pajak. Karenapemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pengelolaan tambang pasir sangat potensial, sehingga harus dikelola secara optimal.

"Potensi pajak dari tambang pasir di Kabupaten Lumajang sangat luar biasa. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan satu jenis pajak daerah yang diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Lumajang," ujarnya dalam Pembinaan Pengusaha Tambang dan Stockpile di Gedung Panti PKK Lumajang, Jumat (19/7/) lalu.

Pemkab Lumajang telah berkoordinasi dengan Pemprov terkait ini. Thoriq menegaskan, nantinya tambang tersebut akan di kelola bersama Pemprov. melalui Konsorsium BUMD dan Provinsi. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berencana menyediakan terminal induk pasir. Hal itu, untuk mengontrol harga pasir yang ada.

"Saat ini pemilik ijin tambang yang ada di Kabupaten Lumajang sebanyak 51 orang. Kami akan terus berhitung terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh penambang pasir yang ada," ungkapnya.

Bupati mengingatkan, bagi para penambang yang masih belum melunasi tanggungan pajaknya, agar segera melunasinya. Pada 2019 Pemerintah Kabupaten menargetkan pendapatan dari sektor pajak pasir sebesar Rp 37 miliar.

Sementara itu, Plt Kepala BPRD Lumajang, Hari Susiati melaporkan, bahwa penunggak pajak tambang pasir mulai tahun 2017 - 2019 sebanyak 7 pemilik tambang dengan total tunggakan sebesar Rp 2.341.000.000.

"Mereka harus membayar tunggakan pajaknya, karena kami akan tetap melakukan penagihan terhadap para penambang yang belum membayar pajak," pesannya. (*/fit)