Kades Bermasalah SPJ Terancam Gagal Nyalon Lagi

Para calon kades mengurus surat keterangan dari Inspektorat. (fit)
Lumajang, Motim - Kepala desa yang akan kembali maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbondong-bondong mendatangi Kantor Inspektorat Lumajang. Mereka harus mengurus surat keterangan bebas dari kewajiban tindaklanjut pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan desa.

Bagi kades yang masih memiliki masalah dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dan kekayaan desa, harus segera menyelesaikannya. Jika tidak mendapatkan surat dari Inspektorat, tentu terancam tidak bisa mencalonkan diri lagi.

Inspektorat sendiri sudah berkeliling ke semua desa yang akan menggelar Pilkades serentak. Untuk melakukan pemeriksan di masing-masing desa. “Hari ini terakhir dari 158 desa,” kata Inspektur Inspektorat Lumajang Hanifah Dyah Eka Siwi pada media, Rabu (28/8).

Surat keterangan dari Inspektorat ini memang salahsatu syarat yang harus dipenuhi bagi calon kades petahana. Selain kades, calon dari unsur perangkat desa juga wajib memenuhi syarat tersebut.

“Harus bebas dari tanggungan di desa itu. Bersih dari tanggungjawab keuangan, tanggungjawab aset. Kadang kan ada aset pada saat itu tidak aman. Itu kita memastikan itu saja,” ucapnya saat ditemui di kantornya.

Jika ada calon yang bermasalah dengan laporan, pihaknya masih memberikan waktu untuk menyelesaikan. Mengingat waktunya mepet, karena 2 September mendatang adalah batas akhir pendafataran, maka harus ada pernyataan untuk menyelesaikan.

“Kita berikan waktu, tapi dia tetap bisa mendaftar, jadi ada tambahan waktu yang sudah ditentukan. Kalau tidak bisa memenuhi, nanti akhirnya ya nggak bisa, karena sudah membuat pernyataan ini. Kita memberikan kesempatan,” jelasnya.

“Sampai tanggal 2 (September) mepet ya, untuk menyelesaikan tindak lanjut apabila dia dapat yang harus ditindaklanjuti. Kita hanya memastikan bahwa kepala desa incumbent ini bebas dari tindak lanjut. Kalau tidak bisa menindaklanjuti, tidak bisa daftar,” pungkasnya. (fit)