KPID: Tidak Ada Radio Komunitas di Lumajang yang Berizin

Ketua KPID Jatim saat mengisi acara di IAIS. (fit) 
Lumajang, Motim - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah menyebut, tidak ada radio komunitas di Lumajang yang berizin. Padahal, dari pantauan Memo Timur, di Lumajang ada banyak radio komunitas yang bebas mengudara.

“Untuk di Lumajang, sampai hari ini, belum ada satupun radio komunitas yang mempunyai izin,” katanya saat ditemui di sela-sela Literasi Media yang digelar Institut Agama Islam Syariffudin (IAIS) Lumajang, Kamis (22/8).

Sementara saat ini yang sudah terdaftar adalah 12 radio swasta, 1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), dan 1 televisi berlangganan. “Jadi jika ditotal ada 14 izin, dan terus kita pantau,” ucapnya.

Untuk masalah radio komunitas, jika ada yang mengudara di Lumajang, bisa dipastikan itu adalah ilegal. “Bisa dipastikan mereka belum memiliki izin resmi atau mungkin masih proses pengajuan izin,” ujarnya.

Ketika tidak berizin, maka bisa dipastikan radio tersebut melanggar aturan. Sementara pihaknya memiliki keterbatas dalam penindakan. KPID hanya melakukan penindakan secara persuasif. “Kita lakukan pendekatan, agar mereka mau mengajukan izin,” ujarnya.

Bagi mereka yang mau untuk mengurus izinnya, pihaknya juga siap memfasilitasi proses perizinan tersebut. “Ayo yang mau ngurus izin, kami juga memfasilitasi proses perizinan tersebut,” kata dia.

Sedangkan penindakan lebih tegas, adalah wewenang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon). Namun Balmon ada kelemahan dalam pengawasan, karena jangkauan pengawasannya begitu luas. Sehingga tidak mudah untuk monitor di tingkat bawah.

Afif Amrullah tidak memungkiri, jika keberadaan radio ilegal, frekuensinya mengganggu. Upaya penertiban dari Balmon sudah kerap dilakukan. Namun tetap mereka masih membandel. “Hampir di semua daerah memilih masalah yang sama,” ucapnya.

Lanjutnya, meskipun Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Lumajang tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan, namun mereka juga berkomunikasi dengan Balmon untuk menertibkan radio ilegal tersebut.

“Sesuai aturan, Diskominfo tidak memiliki wewenang, tapi bisa melakukan komunikasi dengan Balmon dalam hal ini,” pungkasnya.

Sementara Wakil Rektor I IAIS Lumajang M. Masyuri menyampaikan, pihaknya mengundang KPID Jatim untuk memberikan wawasan pada mahasiwa terkait penyiaran. Karena di kampus tersebut juga membuka program studi yang berkaitan dengan penyiaran.

“Kami meyakini bahwa media itu urgent, khususnya bagi perguruan tinggi. Khususnya mahasiwa kami, agar kami mensinergikan antara teori dan praktik di bidang kami,” katanya.

Menurutnya, ada banyak hal kedepan yang bisa dilolah oleh perguruan tinggi terkait penyiaran. “Kami ada media, ada radio, bagaimana ini dikembangkan. Ini kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar lebih banyak,” pungkasnya. (fit)