Sejumlah Calon Kades Ngaku Kewalahan Urus Administrasi

Lumajang, Motim - Pendaftaran calon kepala desa untuk Pilkades Serentak 2019 tinggal beberapa hari lagi. Terakhir adalah Senin (2/9) depan. Seperti diketahui, masih banyak calon kades yang belum menyelesaikan kelengkapan administrasinya.
Calon kades mengurus adminitrasi di Inspektorat
Calon kades mengurus adminitrasi di Inspektorat
Sejumlah calon kades bahkan mengaku kewalahan dalam mengurus syarat adminitrasi pendaftaran. “Sekarang lebih banyak syaratnya dibandingkan dengan yang sebelumnya,” kata salah satu calon kades yang enggan namanya disebutkan.

Sebagai calon petahana, salah satu syaratnya, dirinya juga harus mengurus surat keterangan bebas dari kewajiban tindaklanjut pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan desa yang dikeluarkan oleh Inspektorat Lumajang.

Untuk mengurus surat tersebut, Ia mengaku tidaklah mudah. Karena semua laporan keuangan dan kekayaan desa harus terselesaikan. Jika hasil pemeriksaan Inspektorat, ada yang perlu ditindaklanjuti, maka itu harus diselesaikan dulu.

“Sedangkan waktunya memang mepet. Senin terakhir pendaftaran. Tapi katanya bisa buat surat pernyataan untuk menyelesaikan masalah laporan itu. Agar bisa tetap daftar,” ujarnya saat ditemui di Kantor Inspektorat.

Kemudian, ada calon kades lainnya menambahkan, dirinya harus bolak-balik Kantor Inspektorat Lumajang untuk mendapatkan surat tersebut. “Ada yang kurang, jadi haris bolak-balik lagi,” kata dia.

Sementara Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang, Suhanto menegaskan, Ia telah menyampaikan pada semua kepala desa yang akan maju dalam Pilkades, untuk tetap memenuhi semua persyaratan tersebut.

Jika tidak, tentu mereka terancam gagal mencalonkan diri, karena sudah aturan. Termasuk yang dari Inspektorat. Karena sudah sesuai dengan aturan. “Saya menghimbau kepada teman-teman untuk tetap ikut aturan itu. Tatkala tahapan-tahapan itu dilalui, Insyallah tidak akan ada masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, memang ada perbedaan signifikan dalam pendaftaran kali ini dibandingkan periode sebelumnya. Apalagi saat ini sudah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Desa.

“Karena waktu itu belum ada Undang-Undang Desa. Sehingga jelas regulasi itu ada perbedaan, ada tuntutan-tuntutan lain,” pungkasnya. (fit)