Ada Kades Tak Dapat Surat Keterangan Inspektorat

Lumajang, Motim - Inspektur Inspektorat Lumajang Hanifah Dyah Eka Siwi mengatakan, ada kepala desa yang tidak mendapatkan surat keterangan bebas dari kewajiban tindaklanjut pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan desa. Sebuah surat yang harus dimiliki calon kades petahana untuk maju Pilkades serentak.
Inspektur Inspektorat Lumajang Hanifah Dyah Eka Siwi
Inspektur Inspektorat Lumajang Hanifah Dyah Eka Siwi
Dari 158 desa yang akan menggelar Pilkades serentak, hanya ada puluhan diantaranya yang tak dapat. “Ada yang tak dapat. Terakhir, 126 kades yang dapat. Tapi masih ada tambahan kayaknya tadi,” katanya pada wartawan, Senin (2/9).

Seperti diketahui, hari itu, adalah terakhir pendaftaran calon Pilkades serentak 2019. “Ada yang tidak mendapat, karena begini mungkin dia memang enggak nyalon,” jelasnya. Padahal menurutnya, surat tersebut seharusnya dimiliki, meskipun kades itu tidak mencalonkan lagi.

Kebanyakan para kades sebenarnya tidak bisa menyelesaikan temuan Inspektorat hingga penutupan pendaftaran Pilkades. Namun Inspektorat memberikan kelonggaran dengan memberikan tambahan waktu dengan membuat pernyataan untuk menyelesaikan temuan itu. Sehingga mereka bisa tetap bisa mendaftar Pilkades.

“Batasnya sampai 11 September untuk menyelesaikan administrasi. Kalau dia ndak memenuhi atau menyelesaikan itu berarti, otomatis bisa dicabut,” jelasnya.

Menurutnya, rata-rata saat para kades bermasalah laporan keuangan desa dan aset desa yang hilang. “Ketika ada aset-aset dari desa yang menjadi kekayaan desa yang itu hilang, itu menjadi tanggung jawabnya,” ucapnya.

Kades yang bersangkutan juga wajib mengganti rugi aset yang hilang itu. Termasuk jika ada aset yang  digadaikan. “Kalau  (aset) digadaikan, sama, ya harus dikembalikan. Kan tetap sama, itu berarti kan aset itu tidak ada di desa,” pungkasnya. (fit)