Bangunan ‘Liar’ Serobot Taman Kota di Lahan PT. KAI

Lumajang, Motim - Taman kota di dekat Bundaran Embong Kembar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lumajang tiba-tiba berdiri sebuah bangunan. Diduga tanpa ada koordinasi sebelumnya, ada pihak yang mendirikan bangunan yang kabarnya untuk tempat usaha.
Bangunan baru di taman kota dekat bundaran Embong Kembar
Bangunan baru di taman kota dekat bundaran Embong Kembar
Diketahui, DLH sudah sejak lama menyewa lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) itu untuk taman kota. Namun di sisi lain, pihak yang mendirikan bangunan itu, mengaku sudah memiliki izin dari PT. KAI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Lumajang Yuli Harismawati saat dikonformasi, menegaskan, sebelum bangunan berdiri, waktu material datang, pihaknya sudah melapor ke Satpol PP. Namun nampaknya tidak ada tindakan kongkrit, hingga bangunan saat ini berdiri setengah jadi.

"Saya sudah peringatkan, saat awal menaruh pasir, dan melaporkan ke Satpol PP juga. Sempat juga pihak Pengairan DPU Kabupaten Lumajang memperingatkan, juga tidak diindahkan oleh penyewa," katanya pada media, Jumat (6/9).

Persoalan ini pun sempat coba diselesaikan dengan mempertemukan semua pihak terkait. Dari pihak DLH, PT. KAI, pemilik bangunan, Satpol PP, Bappeda, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Namun nampaknya belum ada jalan keputusan terbaik.

Yuli menambahkan, pihaknya juga sempat bertanya pada petugas PT. KAI terkait ini. “Dia bilangnya disewakan ke yang lain karena sewa DLH sudah habis. Kok baru sekarang bilangnya begitu. Sebelumnya kok gak gitu,” ujarnya.

Informasi yang beredar, diduga oknum petugas PT. KAI telah menerima uang sewa puluhan juta dan mengizinkan penyewa untuk membangun di lahan tersebut. “Mereka merasa diizinkan oleh oknum pihak PT. KAI.Meskipun katanya secara lisan,”pungkasnya.

Sementara oknum PT. KAI yang disebut-sebut berinsial ‘S’ itu masih belum bisa dikonfirmasi. Pemilik bangunan tersebut juga masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut terkait persoalan ini.

Manager Humas PT. KAI Daop 9 Jember, Mahendro, saat dikonfirmasi media melalui telepon, mengatakan, pihaknya belum mendalami persoalan ini. "Kalau bisa saya dikirimi datanya, selanjutnya akan kami tindaklanjuti," katanya. (cho)