Banyak Calon Kades Keluhkan Administrasi, DPMD: Sudah Resiko

Calon kades mengurus administrasi di Inspektorat. (fit)
Lumajang, Motim - Banyak calon kepada desa yang akan maju dalam Pilkades Serentak Lumajang 2019 yang mengeluhkan soal administrasi pendaftaran. Khususnya bagi calon petahana. Pasalnya banyak syarat yang perlu mereka penuhi. Bahkan, ada syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Syamsul Arifin menyebut, hal itu sudah menjadi tanggungjawab masing-masing calon. “Sudah resiko,” katanya pada Memo Timur, Jumat (30/8).

Ia menambahkan, semua persyaratan itu, harus dipenuhi. Meskipun waktunya mepet, karena Senin (2/9) adalah hari terakhir pendaftaran. “Harus selesai itu,” ungkapnya saat ditemui di kantornya.

Sesuai dengan regulasi yang ada, minimal ada 2 calon yang mendaftar, maka tidak perlu ada perpanjangan pendaftaran. Jadi, bakal calon yang masih belum melengkapi syarat adminitrasinya dan tak bisa mendaftar artinya sudah gagal maju di Pilkades.

“Kalau hanya satu, nanti bisa diperpanjang,” ucapnya.

Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika ada hanya satu calon kades yang mendaftar, biasanya istri yang bersangkutan yang ikut didaftarkan. “Biasanya istrinya atau anaknya yang dibikin gandeng,” katanya.

Salahsatu syarat yang menjadi kendala para calon, khususnya para petahana, adalah surat keterangan dari Inspektorat. Karena jika yang bersangkutan masih memiliki masalah laporan keuangan desa, tak bisa mndapat surat tersebut.

Namun sudah ada kelonggaran, petahana bisa bikin surat pernyataan untuk menyelesaikan temuan masalah dari Inspektorat itu dengan waktu yang ditentukan. “Incumbent memang harus diperiksa Inspektorat,” pungkasnya.

Sementara untuk tahapan Pilkades Serentak ini, Syamsul Arifin menegaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi berkali-kali. “Mulai dari panwascam desa, BPD, sudah semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang, Suhanto menegaskan, Ia telah menyampaikan pada semua kepala desa yang akan maju lagi dalam Pilkades, untuk tetap memenuhi semua persyaratan tersebut.

Jika tidak, tentu mereka terancam gagal mencalonkan diri, karena sudah aturan. Termasuk yang dari Inspektorat. Karena sudah sesuai dengan aturan. “Saya menghimbau kepada teman-teman untuk tetap ikut aturan itu. Tatkala tahapan-tahapan itu dilalui, Insyallah tidak akan ada masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, memang ada perbedaan signifikan dalam pendaftaran kali ini dibandingkan periode sebelumnya. Apalagi saat ini sudah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Desa.

“Karena waktu itu belum ada Undang-Undang Desa. Sehingga jelas regulasi itu ada perbedaan, ada tuntutan-tuntutan lain,” pungkasnya. (fit)