Belum Semua Pejabat Pemkab Laporkan Kekayaannya ke KPK

Ketua KPK dan Bupati Lumajang. (fit) 
Lumajang, Motim - Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyebut, ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang yang belum melaporkan kekayannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Thoriq menegaskan, hingga Selasa (3/9), dari 90 pejabat yang wajib lapor, ada 78 diantaranya yang sudah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sisanya masih belum.

Selama ada tim KPK di Lumajang yang melakukan pendampingan dan sosialisasi di Lumajang, Ia pun berharap, semua pejabat yang wajib lapor itu sudah melaporkan kekayannya. “Tentu ini didampingi KPK kita target selesai 100 persen,” ucapnya.

Sementara terkait usulan dari KPK, agar bupati membuat aturan agar pejabat melaporkan kekayaanya ke KPK, Ia akan segera menindaklanjutinya. Agar mereka bisa tertib untuk melapor ke KPK.

“Kami akan tindaklanjuti. Misalnya dalam mutasi atau promosi, kami pastikan siapapun sudah harus membuat LHKPN,” tegasnya.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, memang aka lebih efektif jika ada sanksi yang diberikan bupati pada pejabat yang belum membuat LHKPN. Seperti yang diterapkan bagi calon kepala daerah yang akan mendaftar ke KPU.

“Kalau tidak buat itu, kan mereka bisa gagal mencalonkan diri,” ujarnya. (fit)