Dispendik: Pungutan di Sekolah Tak Boleh Bebani Wali Murid

Plt Kepala Dispendik Lumajang, Drs. Agus Salim. (fit)
Lumajang, Motim - Penarikan sumbangan yang dilakukan sekolah melalui komite masih mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Terlebih seperti di SMPN 1 Lumajang, yang sempat ramai, karena dikeluhkan wali murid. Bahkan sampai dilaporkan ke Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Lumajang sudah mengambil langkah, untuk mengantisipasi, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sekolah boleh saja melakukan tarikan atau pungutan asalkan tidak membebani wali murid.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Lumajang, Drs. Agus Salim M.Pd, menegaskan, misalnya pungutan untuk bimbingan sekolah itu. “Bagaimana kegiatan bimbingan itu tetap berjalan dengan tidak membebani masyarakat,” katanya pada Memo Timur, Jumat (13/9).

Ia sudah menghimbau kepada komite, sekolah, dan guru agar bisa mengendalikan masalah pungutan itu. Artinya, nominal pungutan kalau bisa harus bisa ditekan. “Di sana kalau setiap guru ada transportnya, misalnya 1 jam Rp 35 ribu, bisa dikurangi jadi Rp 20 ribu atau Rp 15 ribu,” katanya.

Dengan opsi seperti itu, menurutnya program akan bisa tetap berjalan dan orang tua tidak akan merasa keberatan. “Semuanya ada solusi. Kalau dikurangi kan ringan. Tidak ada kesan sekolah ini mahal,” ujar dia.

Lanjutnya, sebelum sekolah melakukan pungutan untuk melaksanakan kegiatan, harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan bupati. “Semua giat sekolah itu yang sifatnya pembangunan harus mengajukan proposal, diajukan ke bupati lewat Dinas Pendidikan,” jelasnya.

“Diupayakan juga dikomunikasikan dengan Dindik, sehingga ada mekanisme bagaimana untuk bisa membangun partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Disinggung masih adanya laporan ke bupati meskipun sudah ada keputusan wali murid dengan komite, Agus Salim menegaskan, permasalahannya hanya di komunikasi. Sehingga itu yang perlu diperbaiki ke depan.

“Kata kuncinya memang di komunikasi. Ini hanya soal komunikasi saja,” jelasnya. Misalnya. wali murid harus banyak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Termasuk untuk nominal yang akan disepakati. Tidak serta merta, dari komite yang menentukan. (fit)