Kantongi Rekomendasi, Petahana Maksa Daftar Pilkades Dorogowok

Lumajang, Motim - Kepala Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kholil baru mengantongi rekomendasi atau surat keterangan dari Inspektorat, Rabu (11/9). Dengan didapatnya surat itu, Ia sudah melengkapi persyaratan untuk mendaftar Pilkades Serentak 2019.
Petahana dan massa menemui Panitia Pilkades untuk mendaftar
Petahana dan massa menemui Panitia Pilkades untuk mendaftar
Namun diketahui, sesuai jadwal tahapan, pendaftaran Pilkades sudah ditutup Senin (2/9) lalu. Di Desa Dorogowok juga sudah ada 2 pendaftar. Meski sudah ditutup, Ia tetap memaksa untuk mendaftar.

Kholil bersama puluhan massa mendatangi Balai Desa untuk mendaftar. Mereka juga ditemui oleh pihak panitia. Sempat terjadi ketegangan di sana antara panitia desa dengan massa pendukung petahana.

“Iya ada, ada ketegangan sedikit antara panitia dan pendukung. Kemudian bisa kondusif, tidak ada yang berlebihan. Hanya sebatas perang mulut, sudah biasa itu. Kita minta penjelasan,” kata Jumadi, salah satu dari kubu petahana.

Memang saat ini, untuk sementara, pendaftaran dari petahana ini ditolak. Namun akan dibahas lebih lanjut dengan pengawas kecamatan dalam hal ini Camat Kunir, Sueb. Juga akan melibatkan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Karena saat ini camat sedang ada kegiatan di luar kota. Sehingga keputusannya bisa didapat sekitar seminggu lagi. “Nanti keputusan dari camat dan bupati. Karena alasannya kan pendaftarannya sudah ditutup,” katanya.

Jumadi menceritakan, Kades Kholil sudah mengurus persyaratannya pada 30 Agustus. Hanya tinggal surat keterangan bebas dari kewajiban tindaklanjut pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan desa yang dikeluarkan Inspektorat belum didapat.

“Sudah mendaftarkan tapi ditolak karena belum lengkap syaratnya,” ujarnya.

Di hari terakhir pendaftaran, pihaknya juga sudah meminta surat dari Inspektorat. Namun Inspektorat tidak memberikan. Alasannya karena ada tanggungan yang masih dimiliki kades yang harus diselesaikan.

“Dari Inspektorat tidak diberikan, tanpa ada toleransi. Karena ada hutang Rp 72 juta. Diantaranya BUMDES Rp 50 juta dan PPN bangunan Rp 22 juta,” ucapnya.

Jika nanti keputusannya sudah final, dan petahana tidak bisa maju di Pilkades, pihaknya mengancam akan melakukan demo besar-besaran. “Bisa demo nanti, Pilkades ditunda paling tidak,” ucapnya.

Namun jika nantinya Pilkades tetap berjalan, pihaknya juga mengancam, warga tidak akan datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk mencoblos. “Kalau masih tetap berjalan, nanti bisa golput (golongan putih) besar-besaran,” tegas dia.

Terakhir, Jumadi menegaskan, dalam persoalan ini, Ia menduga ada pihak yang ingin berupaya menyingkirkan kades untuk mencalonkan lagi. “Di sananya tidak berpihak. Karena ada upaya yang menyingkirkan kades,” pungkasnya. (cho/fit)