Panitia Kabupaten Belum Putuskan Masalah Pendaftaran Pilkades Dawuhan Lor

Plt Ketua DPMD Lumajang Syamsul Arifin. (fit)
Lumajang, Motim - Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten masih belum bisa memberikan putusan terkait masalah pendaftaran Pilkades di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono. Pasalnya masalah tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.

“Ini kan masih akan dirapatkan lagi di tingkat kabupaten,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Syamsul Arifin yang juga sebagai Sekretaris Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten pada Memo Timur, Rabu (4/9).

Sebelumnya, Camat Sukodono Bayu Ruswantoro juga sebagai pengawas kecamatan telah meminta keterangan dari bakal calon bernama Irawan yang gagal mendaftar dan Panitia Pilkades Dawuhan Lor. Keterangan itu kemudian diserahkan ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjut.

Saat ditanya apakah pembahasan itu juga akan melibatkan langsung Bupati Thoriqul Haq sehingga ada kemungkinan suatu kebijakan, Syamsul Arifin menyebut Perbup itu tidak bisa diubah.

“Perbup tidak bisa diubah. Nanti kalau bijak-bijak malah dadi gawe,” ucapnya.

Syamsul menegaskan, terkait legalisir ijazah memang dirinya sudah tidak mempersoalkan. Namun Ia mempersoalkan Irawan yang saat itu belum memiliki surat keterangan dari camat terkait tidak pernah menjabat kades 3 periode.

“Sudah lengkap, cuma surat keterangan camat itu dia belum punya,” ujarnya.

Dengan adanya kekurangan tersebut, tentu tidak bisa memenuhi syarat sesuai dengan Perbup. “Kalau tidak ada surat keterangan camat kan sama dengan melanggar Perbup. Kalau melanggar Perbup kan, ngerti itu salah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Irawan telah menjelaskan, di hari terakhir pendaftaran, sekitar pukul 12 siang Ia mendaftar ke balai desa. Namun panitia menyebut ada kekurangan persyaratan. Yakni surat keterangan dari camat dan jumlah legalisir ijazah yang kurang.

Panitia meminta 8 lembar legalisir ijazah. Sedangkan Irawan telah membawa 4 lembar. Padahal di Perbup, aturannya hanya meminta 3 lembar saja. Jadi selain mengurus serat keterangan itu, Ia juga harus berusaha memenuhi kekurangan legalisir.

Pertama Ia datang ke kantor kecamatan untuk meminta surat keterangan itu. Sambil menunggu surat itu selesai, Ia ke SD dan SMP tempatnya pernah sekolah untuk mengurus legalisir tersebut. Mengurus legalisir inilah yang menurutnya membutuhkan waktu lama.

Sehingga Ia baru kembali ke balai desa sekitar pukul 14.30 WIB. Sedangkan pendaftaran ditutup pukul 14.00 WIB. Ia pun akhirnya gagal mendaftarkan diri. Kemudian Ia dan pendukungan melakukan aksi protes ke Panitia Pilkades, Selasa (3/9). (cho)