Panitia Pilkades Desa Dawuhan Lor Tidak Patuhi Perbup, Bacalon dan Pendukung Protes

Lumajang, Motim - Pendaftaran bakal calon kepala desa untuk Pilkades Serentak 2019 telah ditutup, Senin (2/9) pukul 14.00 WIB. Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono nampaknya menemui masalah dalam tahapan pendaftaran tersebut.
Camat menengahi permasalahan tahapan Pilkades di Dawuhan Lor
Camat menengahi permasalahan tahapan Pilkades di Dawuhan Lor
Ada salahsatu bakal calon bernama Irawan protes karena gagal mendaftar. Penyebabnya, ada syarat di luar Peraturan Bupati (Perbup) yang diminta panitia penyelenggara dan tidak dapat dipenuhinya hingga batas akhir waktu pendaftaran.

Disebutkan, panitia penyelenggara meminta legalisir ijazah sebanyak 8 lembar. Padahal di Perbup, syaratnya hanya 3 lembar saja. Irawan saat mendaftar sudah membawa 4 lembar. Ia pun tetap berusaha memenuhi permintaan panitia, namun waktunya tidak cukup.

Permasalahan ini berusaha diselesaikan Camat Sukodono Bayu Ruswantoro. Ia menemui pihak-pihak terkait di Balai Desa Dawuhan Lor, Selasa (3/9). Selain Irawan dan pendukungnya, tentu ada panitia penyelanggara, Kades Dawuhan Lor Andy Rohma, dan tim panitia kabupaten.

Sekitar 10 orang pendukung Irawan hadir di balai desa. Nampak hadir pula Kapolsek Sukodono Achmad Sutiyo dan juga dari Koramil Sukodono. Memo Timur yang mendapat informasi ini, langsung menuju ke sana.

Irawan menceritakan kronologis permasalahan itu. Di hari terakhir pendaftaran sekitar pukul 12.00 WIB, Ia datang ke balai desa menyerahkan berkas pedaftaran pada panitia. Namun panitia menyebut ada syarat yang kurang.

Kekurangan yang dimaksud, jumlah legalisir yang perlu ditambah dan surat pernyataan tidak pernah menjabat kades 3 kali masa jabatan. Di sisa waktu itu, Ia pun berusaha melengkapi berkasnya.

“Saya harus ke SD dan SMP untuk melegalisir ijazah,” ucapnya. Mengurus legalisir inilah, yang dinilainya butuh waktu lama. Sebelum ke sekolah, Ia lebih dulu mengurus surat pernyataan tidak pernah menjabat kades 3 kali masa jabatan di kecamatan, namun tidak butuh waktu lama.

Ia baru bisa melengkapi berkas kekurangannya dan sampai di balai desa lagi pukul 14.30 WIB. Karena sudah kelewat batas waktu, akhirnya Ia gagal mendaftar. Saat itu ada Camat Sukodono juga di sana.

Pendukung Irawan bernama Ridwan menyampaikan, melihat apa yang dialami calonnya, Ia mengaggap ada suatu kejanggalan. Apalagi menurtnya di Perbup sudah jelas, legalisir ijazah cukup 3 lembar saja.

“Jadi di sini, dianggap suatu kejanggalan. Kami merasa dicurangi. Kami mohon kalau bisa calon kami diloloskan. Mengacu pada Perbup butuh cuma rangkap 3, di desa lain juga itu. Maka kami berasumsi calon kami dicurangi,” katanya.

Pendukung lainnya, M. Arif mempertanyakan, kenapa panitia meminta tambahan persyaratan di luar Perbup. “Atas dasar apa? Ini terkesan diada-adakan. Kami berusaha mematuhi aturan yang ada. Konsekuensinya bagaimana, karena iniu kesalahan panitia,” ucapnya.

Camat Sukodono menanggapi, untuk syarat surat pernyataan tidak pernah menjabat kades 3 periode sudah diatur di Perbup. Sedangkan soal legalisir, memang di aturan hanya butuh 3 lembar saja.

“Ada kesalahan panitia yang menambah itu,” ucap Bayu Ruswantoro. Panita juga berhak menolak berkas pendaftaran itu jika sudah lewat batas akhir waktu pendaftaran. “Kalau diterima keliru lagi,” jelasnya.

Pihaknya pun akan mencatat semua permasalahan dan akan menyampaikan pada panitia di tingkat kabupaten. “Kita catat, kita sampaikan, nanti yang memutuskan pihak kabupaten,” ujar dia.

Reza dari sekretariat panitia tingkat kabupaten, menegaskan, pihak sudah berusaha netral. Dan sosialisasi sudah sering dilakukan pihaknya mulai Juli 2019. Termasuk sosialisasi kepada panitia penyelanggara masing-masing desa.

Menyikapi itu adanya tambahan persyaratan di luar Perbup, Ia juga akan membahas dengan tim tingkat kabupaten. “Terkait tambahan itu, di Perbup tidak ada. Jadi ini akan kita bahas. Untuk tahapan berjalan sebagaimana mestinya. Aspirasi ini akan kita sampaikan,” tegasnya.

Kusnandar, dari panitia penyelenggara desa, mengaku pihaknya harus memenuhi 2 rangkap lembar ceklis tentang kelengkapan syarat bakal calon. Sehingga legalisir ijazah yang dibutuhkan juga lebih banyak.

Ia juga sempat berkoordinasi dengan camat terkait ini. Dan akhirnya berusaha menghubungi Irawan untuk segera kembali ke balai desa. Namun wakunya sudah mepet. “Saya tanya ke Abah Arif, minta nomor Irawan. Kemudian saya telpon. Saya tunggu, agar ke balai desa,” ucapnya.

Dari laporan panitia, saat ini sudah ada 2 bakal calon di Desa Dawuhan Lor yang mendaftar. Salah satunya adalah calon kades petahana. Keduanya dinyatakan telah melengkapi semua persyaratan.

Menyoroti permasalahan ini, Ketua LSM Indonesia Bureaucracy Watch Lumajang Abdul Manaf mengatakan, apabila terlambat mendaftar gara-garanya panitia minta beberapa persyaratan lagi diluar ketentuan perbup, maka penitia harus menjelaskan secara rinci kegunaannya.

"Apakah semua desa juga memberlakukan seperti ini. Jika tidak, netralitas panitianya perlu dipertanyakan. Segera ada solusi yang benar-benar adil, biar tetap aman kondusif," tambahnya. (cho)