Satpol PP Belum Bisa Tindak Bangunan ‘Liar’ di Taman DLH

Lumajang, Motim - Satpol PP Lumajang belum bisa menindak bangunan yang tiba-tiba didirikan di taman kota dekat Bundaran Embong Kembar. Taman tersebut ada di lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang disewa dan dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Plt Kepala Satpol PP Erik Kurniawan Satrio Andy
Plt Kepala Satpol PP, Erik Kurniawan Satrio Andy
“Karena kita tidak bisa (menindak) sebelum membicarakan dengan yang lain. Kita dalam penegakkan Perda tidak sendiri. Ada beberapa instansi yang include di dalamnya,” kata Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP, Erik Kurniawan Satrio Andy pada media, Senin (9/9).

Ia menegaskan, sejauh ini masih belum ada kepastian untuk menghentikan proses pembangunan yang disebut-sebut untuk tempat usaha tersebut. Karena saat ini informasi yang didapatkan juga sangat terbatas, sehingga belum ada tindakan.

“Kalau sekarang kita belum ada kepastian. Kita hanya dapat informasi sepotong-sepotong. Ada pertemuan lagi nanti merujuknya kemana. Masih belum ada titik temu yang pas. Belum tahu kapan pertemuan lagi. Nanti Bappeda, kita mengikuti,” kata Erik.

Ditanya lagi, apakah Satpol PP memang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban bangunan di lahan PT. KAI, Ia mengaku masih akan memperjelas akar permasalahannya terlebih dulu.

“Kalau kami merujuk pada SOP yang ada, tetap kita penegakkan Perda harus ada. Kita perjelas dulu masalahnya,” ucapnya. Apalagi pembangunan di taman yang dikelola DLH itu, sudah setengah jadi.

Ia menegaskan, sebelumnya sudah pertemuan dengan PT. KAI dan pihak terkait lainnya. Namun belum ada solusi atau keputusan terbaik. Sehingga akan ada pertemuan lagi yang masih akan diagendakan.

“Akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan PT. KAI. Bagaimana menata bangunan di sana, utamanya di lahan-lahan PT. KAI,” katanya.

Namun Ia meyakinkan, jika sudah ada upaya dari semua pihak untuk melakukan penataan di sana. “Satu hal yang menjadi tolak ukur, ada bentuk semangat bersama untuk menata kembali agar nanti penertiban aset-aset PT. KAI,” ucapnya.

Ia pun berharap, kedepan PT. KAI jika dipertemukan kembali dengan Pemkab Lumajang bisa memberikan solusi juga ke depannya. “Ada solusi ke depan bagaiman bisa lebih baik lagi penataannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang beredar, diduga oknum petugas PT. KAI menerima uang sewa puluhan juta dan mengizinkan penyewa untuk melakukan pembangunan. Meskipun lahan tersebut sudah difungsikan sebagai taman kota dan dikelola DLH. (fit)