Tetap Rp 100 Ribu per Bulan, Honor Guru Ngaji Sudah Dibagikan

Kepala Bagian Kesra Iskandar SP. (fit)
Lumajang, Motim - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lumajang telah membagikan honor pada guru ngaji. Sebanyak 6 ribu guru ngaji di Lumajang telah mendapatkan haknya di semester satu tahun ini.

Kepala Bagian Kesra Iskandar menyampaikan, sesuai dengan jadwal, pencairan honor guru ngaji ini dilakukan dua kali dalam setahun. “Kita rencanakan setahun dua kali. Pencarian tahap pertama sudah selesai semua,” katanya pada Memo Timur, Jumat (30/8).

Masing-masing guru ngaji mendapatkan Rp 100 ribu per bulan. Belum ada kenaikan honor seperti yang sudah direncakan sebelumnya. Namun dalam pembagian kali ini, Kesra menanggung pajak yang sebelumnya dibebankan pada penerima.

“Kalau (tahun) kemarin Rp 100 ribu potong pajak, kalau sekarang Rp 100 ribu full. Kita tanggung pajaknya. Jadi selama 6 bulan, dapat Rp 600 ribu,” ucapnya.

Untuk mekanisme penyaluran honor guru ngaji ini, Kesra tetap menggunakan cara seperti tahun sebelumnya. Yakni bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di tingkat kecamatan.

“Jadi semua dana kita transfer ke rekening di kecamatan,” terangnya.

Terkait rencana pembagian honor yang akan melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Iskandar menyebut, tahun ini masih belum dilaksanakan. Karena masih adahal yang perlu dipersiapkan.

“Kita perlu menyiapkan perangkat-perangkat yang ada di bawah. Banyak yang perlu kita persiapkan,” jelasnya.

Rencana Kartu Lumajang Mengaji juga masih belum bisa diwujudkan di tahun ini. Rencananya, dengan kartu tersebut, guru ngaji lebih mudah mengambil honornya di ATM Bank. Ada sejumlah alasan kenapa rencana itu belum terlaksana.

“Harus kita pahami tidak semua guru ngaji itu bisa berkomunikasi dengan bank. Itu yang yang juga kita pertimbangkan. Karena kalau sistemnya makin ruwet kadang kadang kasihan guru ngaji yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan bank,” jelasnya.

Soal adanya desa yang mengganggarkan honor bagi guru ngaji, Iskandar menyebut, itu hak masing-masing desa. Jika ada guru ngaji yang belum terkover pemerintah, memang bisa dianggarkan sendiri oleh desa.

“Apabila di desa tersebut masih ada guru ngaji tidak mendapatkan uang kehormatan dari pemerintah daerah maka bisa dari dana desa. Tergantung bagaimana juklis penggunaan dana desa itu itu sendiri. Dan kami kurang begitu tahu,” pungkasnya. (fit)