Tuntut Keadilan di Pilkades Dawuhan Lor, Pendukung Irawan Demo Pemkab

Lumajang, Motim - Sempat tertunda, akhirnya warga Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono menggelar demo di Pemkab Lumajang. Pendukung Irawan, bakal calon yang gagal daftar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) itu menuntut keadilan ke Bupati Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Indah Amperawati.
Warga demo di depan Pemkab Lumajang
Warga demo di depan Pemkab Lumajang
Dalam aksi tersebut, mereka ingin keputusan Panitia Pilkades Dawuhan Lor yang tak meloloskan Irawan dalam pendaftaran, agar dibatalkan. Karena dinilai, dalam kegagalan itu, ada kesalahan dari pihak panitia.

Irawan menegaskan, atas kejadian tersebut, Ia pun merasa dirugikan atas kesalahan panitia itu. “Akibat ketidakpahaman dari panitia, ini merugikan hak saya untuk dipilih,” katanya pada wartawan, Senin (23/9).

Ia dan pendukungnya juga ditemui wabup. Namun harus kecewa dengan putusan wabup. “Jadi apa yang diputuskan atau klarifikasi yang dilakukan oleh wabup itu sangat merugikan saya. Dan saya sebagai rakyat Dawuhan Lor, kami tidak terima dengan perlakuan seperti ini,” ujarnya.

Irawan menganggap, wabup masih membela pihak panitia desa terkait ini. “Jadi masih membela panitia yang tidak paham dengan aturan. Seperti penambahan legalisir 8 rangkap, yang seharusnya dikeluarkan bupati (Perbup) itu 3 rangkap,” ujarnya.

Ketidaksesuaian aturan itu, menurutnya, menjerumuskan dirinya untuk gagal mendaftar sebagai calon kades. “Ini yang menjadi menjerumuskan pada calon dan sangat merugikan sekali,” lanjutnya.

Ditanya terkait langkah selanjutnya, Ia masih belum bisa memutuskan. Karena masih akan dibahas dengan pendukung atau timnya. “Sementara masih belum, kami perlu berunding dulu dengan teman-teman,” pungkasnya.

Sementara Wabup Indah Amperawati menegaskan, setelah melakukan klarifikasi dengan semua pihak terkait, berpendapat jika gagalnya Irawan bukan karena panitia. Namun kesalahan dari Irawan sendiri.

“Saya tanyakan saudara datang mendaftar pada jam berapa, jam 12.30 WIB, apakah berkas lengkap, tidak, jadi kurang SK dari camat, dan itu salahsatu persayaratan yang diatur di Perbup. Ditambah lagi kurang berkas yang ditetapkan kurang rangkap 8,” katanya.

“Saya tanyakan lagi, itu tidak diatur dalam Perbup, jadi kalau soal keterlambatan menggunakan alasan karena rangkap 8 tadi, tidak bisa dilakukan, dan panitia tidak bisa disalahkan. Soal SK camat yang dia ambil di atas jam 2, jadi dia daftar jam 2 lebih. Dan itu sudah ditutup. Saya bilang itu adalah aturan dan itu se-Lumajang,” lanjutnya.

Indah menyampaikan, dalam pilkades ini diatur dalam Perbup yang itu aturannya tidak melanggar peraturan di atasnya. Menurutnya, seorang calon kades itu juga harus paham terkait aturan yang ada.

“Seorang calon sebelum mencalonkan harus mempelajari persyaratan, peraturan, mangkanya seorang calon itu ditetapkan minimal berijazah SMP supaya dia berilmu dan dianggap cukup paham, lulusan SMP itu untuk membaca memahami setiap kata demi kata,” pungkasnya. (cho/fit)