Wabup: Gaji Pejabat Nambah, Zakat Harus Ditambah

Lumajang, Motim - Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyebut gaji para pejabat sudah naik cukup banyak. Karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah direalisasikan. Ia pun menghimbau agar pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menambah pembayaran zakat pengahasilan.
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati
Wabup menginstruksikan, agar zakat pengahasilan 2,5 persen dari ASN dibayarkan ke Baznas tiap bulan. Ketika gaji mereka sudah bertambah, Indah menyayangkan jika besaran zakat yang dibayarkan tetap sama dengan sebelumnya.

“Ketika TPP itu kita realisasikan di 2018, sehingga naik berlipat-lipat gaji pegawai negeri,” katanya saat menghadiri Ngopi Bareng Baznas Lumajang di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang, Kamis (19/9).

“Kalau eselon III bisa Rp 5 juta gajinya. Harus naik signifikan zakatnya. Masak gaji Rp 4 juta dan tetap bayar Rp 50 ribu. Lebih baik naik dua kali lipat,” lanjutnya.

Indah telah memberikan contoh, dirinya setiap bulan mendapat gaji sekitar Rp 5,7 juta. Namun Ia membayar zakat tiap bulan Rp 1 juta ke Baznas. “Gaji Saya sebagai wabup sekitar Rp 5,7 juta. Masih lebih banyak kepala sekolah. Bupati gajinya Rp 6 juta,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pendapatan zakat dari ASN, Ia pun meminta Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Agus Triyono untuk mendata pendapatan terbaru dari pejabat. Sehingga akan ditemukan besaran zakat 2,5 persen yang harus dikeluarkan.

“Kenaikannya pasti signifikan. Sehingga nanti berapa yang harus dibayar,” ujarnya.

Menurutnya, ada banyak manfaat nyata yang didapat bagi masyarakat Lumajang dari dana zakat yang dikelola oleh Baznas. Wabup menyebut, tak jarang ketika Pemkab tidak bisa memberikan bantuan pada masyarakat, akhirnya dimintakan ke Baznas.

“Ada mahasiswa mau berhenti kuliah di Fakultas Kedokteran karena sudah tidak punya biaya, bahkan tidak kuat bayar kos. Akhirnya Saya suruh minta bantuan ke Baznas. Alhamdulillah ketika lulus IP-nya 4 (cumlaude), A semua. Dan masih banyak anak-anak seperti itu di Lumajang,” ceritanya.

Indah memberikan contoh lainnya, ada warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Kemudian belum terkover bantuan pemerintah. Akhirnya Baznas bisa memberikan bantuan untuk bedah rumah.

“Jika Dinas Sosial (Dinsos) tidak bisa bantu, kita lari ke Baznas,” pungkasnya. (fit)