Mundur dari Komisi A, Posisi Nur Fadila Belum Bisa Tergantikan

Lumajang, Motim - Pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Lumajang sudah dilakukan akhir bulan lalu. Termasuk pengisian ketua di masing-masing komisi. Namun khusus Komisi A nampaknya masih ada keributan sampai saat ini.
DPRD Lumajang
DPRD Lumajang
Diketahui baru beberapa hari ditasbihkan jadi Ketua Komisi A, Nur Fadila yang sudah mengajukan mundur dari posisinya. Kabar yang beredar ada desakan dari partainya, Gerindra untuk mundur. Pasalnya bukan Ia yang diajukan jadi ketua. Melainkan Gatot Sarworubedo.

Nur Fadila pun sudah melayangkan surat pengunduran diri secara resmi. Namun tidak serta merta otomatis Ia lengser dari Ketua Komisi A. Jabatan ketua komisi masih melekat padanya. Ia juga belum bisa digantikan oleh siapapun. Karena ada proses cukup panjang yang harus dilalui.

Ketua DPRD Lumajang, Anang Akhmad Syaifudin saat dikonfirmasi Memo Timur, Kamis (10/10), enggan menanggapi soal ini. Ia justru mengarahkan Memo Timur untuk bertanya ke Wakil Ketua DPRD, H. Akhmat.

Sementara H. Akhmat membenarkan, jika Nur Fadila sudah mengajukan mundur dengan melayangkan surat ke Sekretariat DRPD Lumajang. “Iya, jadi kalau suratnya memang resmi mundur,” ucapnya.

Namun meski sudah mengajukan mundur, surat itu masih belum diproses. “Cuma kan proses ini tidak serta merta harus langsung dilaksanakan. Kita ada namanya tata tertib di DPRD yang harus dipatuhi. Mekanismenya seperti itu,” lanjutnya.

Ketika itu belum dilakukan, artinya Nur Fadila masih resmi menjadi Ketua Komisi A. “Jadi senyampang proses ini masih belum dilaksanakan di internal DPRD, Bu Nur Fadila ini tetap menjadi ketua. Karena hukumnya mundur itu wajib dilakukan pengisian,” tegasnya.

Sedangkan kapan dimulai proses untuk penggantian Ketua Komisi A, yang berhak menentukan adalah Badan Musyarah (Banmus) DPRD Lumajang. H. Akhmat juga tidak bisa memastikan kapan itu akan dilakukan.

“Semua kegiatan kita itu, muaranya pasti dari jadwal Banmus dulu. Tidak bisa serta merta langsung kita mengagendakan proses paripurna, tidak bisa. Jadi harus ada mekanisme yang dilalui,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses pemilihan Ketua Komisi A pada 29 September lalu tidak berjalan mulus. Tidak seperti pemilihan ketua komisi lainnya, yang berlangsung cepat karena terpilih secara aklamasi sesuai rekomendasi partai pemenang.

Awalnya, kursi Ketua Komisi A yang menjadi jatah Gerindra, telah menunjuk Gatot. Namun Ia tidak dikehendaki oleh anggota. Sehingga proses pemilihan dilakukan sesuai voting oleh anggota. Terpilihlah Nur Fadila yang sama-sama dari Gerindra. (cho/fit)