Calon Sudah Ditetapkan, 158 Desa Siap Gelar Pilkades

Pengundian nomor urut calon kades. (*)
Lumajang, Motim - Sebanyak 158 desa di Lumajang siap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 18 Desember 2019. Penetapan calon kades dan nomor urut sudah dilakukan oleh pihak panitia.

Tahapan sebelumnya, seleksi bakal calon dilakukan untuk mendapatkan maksimal 5 calon di tiap desa dan minimal 2 calon. Penetapan dan pengundian nomor urut dilakukan pada 23-24 November.

“Ada yang dilakukan di kantor kecamatan ada yang di desa juga,” kata Sekretaris Panitia Pilkades Serentak 2019 Tingkat Kabupaten, Syamsul Arifin saat ditanya Memo Timur, Minggu (24/9).

Tahapan selanjutnya adalah, akan dilakukan ikrar damai para calon kades dan juga mengenai penyediaan/pencetakan surat suara. Tahapan itu dilakukan hingga 10 Desember mendatang.

Kemudian waktu kampanye bagi para calon kades sangatlah singkat. Sesuai jadwal yang beredar, hanya diberikan waktu selama 3 hari. Yakni mulai 11 Desember sampai 13 Desember 2019.

Selanjutnya masa tenang selama 3 hari, pada 14 Desember hingga 17 Desember. Baru di 18 Desember, Pilkades serentak digelar.

Sebelumnya, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, pihaknya juga akan melakukan ujicoba E-Voting dalam pelaksanaan Pilkades Serentak 2019. Namun tidak semua desa akan dijadikan tempat uji coba. Hanya ada 2 desa saja.

Menurutnya, E-Voting belum bisa diterapkan menyeluruh, karena harus lebih dulu melihat hasil ujicoba. Sebagai pertimbangan untuk diterapkan pada Pilkades Serentak selanjutnya. Karena penerapan E-Voting secara menyeluruh butuh persiapan yang kongkrit.

“Perlu persiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Dua desa yang akan dijadikan ujicoba itu, kata bupati, dipilih desa yang dinilai minim potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkades. “Misalnya calonnya adalah suami-istri. Bisa kami terapkan E-Voting,” jelas Thoriq.

Ia khawatir jika diterapkan di desa yang rawan konflik, akan menambah masalah dalam Pilkades yang dilaksanakan. “Kalau (calonnya) tidak suami-istri bisa tidak aman. Bisa dikatakan tidak valid dan sebagainya,” pungkasnya. (fit)