Kepala DPM-PTSP: Pengembang Melakukan Beberapa Pelanggaran

Lumajang, Motim - Ternyata banyak pelanggaran yang muncul setelah pemerintah mendalami soal ijin dari PT. Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) saat melakukan pengembangan usaha tambak udangnya.
Kadis DPM-PTSP, Akhmad Taufik Hidayat
Kadis DPM-PTSP, Akhmad Taufik Hidayat
Hal ini diutarakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Akhmad Taufik Hidayat, SH, M.Hum kepada Memo Timur saat dikonfirmasi di kantornya Minggu kemarin. Hingga saat ini PT. LUIS belum mengantongi ijin dalam bentuk apapun.

"Sampai saat ini, ijin lokasi belum ada Mas, yang sudah dikantongi oleh pengembang hanya ijin teknis saja dari BPN. Ini sesuai data yang ada di kami," ucapnya.

Disinggung soal kepemilikan sertifikat HGU oleh pengembang, menurut Taufik, HGU hanya bukti kepemilikan hak saja, belum bisa digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap pengelolaan tambak udang.

Masih kata Taufik, hingga saat ini, pengajuan ijin lokasi dari PT. LUIS belum ada, bahkan ketika akan ada bangunan di lokasi yang dimaksud, maka wajib muncul IMB, kemudian ijin usaha dan UKL UPL, kesemua persyaratan itu wajib dimiliki dan tidak ujuk-ujuk melakukan pengurukan seperti yang telah dilakukan saat ini.

"Setelah semuanya dipenuhi, baru boleh melakukan proses pembuatan tambak udang, jangan seperti sekarang ini, ijin belum ada sudah melakukan pengurukan," jelasnya.

Taufik juga memastikan, terkait ijin yang sudah diajukan oleh PT. LUIS tidak akan direalisasi oleh Bupati, “Tidak akan ada ijin baru soal itu, Bupati sudah memerintahkan harus kembali ke lahan konservasi, itu artinya apapun alasannya tidak akan ada ijin di lokasi itu,” tegasnya.

Masih menurut Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa di era Bupati sebelumnya PT Luis mengajukan ijin lokasi untuk tambak udang seluas 40 hektar.

Namun, setelah dilakukan penelitian oleh BPN karena itu tanah Negara diberikan ke PT Luis seluas 20 hektar. Karena yang 20 hektar lagi merupakan tanah Perum Perhutani.

Kemudian pihak pengembang itu meminta tambahan area. Setelah dilakukan penelitian lagi bisa ada tambahan dan diberikan seluas 5 hektar dan seluas 1,8 hektar.

"Seluas 25 hektar yang ada di Desa Selok Anyar tidak masalah dengan masyarakat maupun dengan lingkungan. Pengembang sudah mengantongi HGU dan perteknya juga sudah turun," ungkapnya.

Untuk lahan seluas 1,8 hektar yang ada di Desa Selok Awar-Awar, ternyata pihak pengembang ini melakukan pelanggaran dengan menutup saluran air yang fungsinya sebagai saluran memperlancar pembuangan air menuju laut.

Dengan dialihkan atau dirubahnya aliran berdampak pada keberlangsungan lahan pertanian warga di sekitar lokasi yang diuruk itu. Di sebelahnya juga ada lahan konservasi yang dikhawatirkan akan terkikis, karena saluran air semakin kecil.

Apabila hujan deras dikhawatirkan terjadi banjir yang bisa mengancam lahan konservasi itu akan terkikis dan merendam lahan pertanian warga. "Kondisi itulah membuat warga keberatan, salah satunya dari keluarga almarhum Salim Kancil," ungkapnya.

Saat ditanya apakah tanah milik almarhum Salim Kancil yang diputuskan sebagai lahan konservasi merupakan tanah perjuangan, Kepala DPM-PTSP mengatakan ya.

Penetapan sebagai tanah perjuangan disepakati oleh semua pihak kala itu, kemudian ditetapkan sebagai lahan konservasi dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun.

"Itu tanah negara yang pengelolaannya diberikan kepada masyarakat," pungkasnya.(cho)