Pemerintah Desa Harus Lebih Transparan

Lumajang, Motim - Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan, Pemerintah Desa harus dapat berkomitmen menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. “Kita berkomitmen menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan bersih, bukan hanya baik dan benar, maka dari itu pemerintahan harus transparan,” tegasnya.
Pembekalan Penyusunan Produk Hukum Desa
Pembekalan Penyusunan Produk Hukum Desa
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah terus berupaya memberdayakan Desa, diantaranya dalam bentuk pengalokasian Dana Desa (DD) yang jumlahnya cukup besar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Indah juga mengungkapkan bahwa Pemkab juga secara khusus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan Desa. Ia mengingatkan bahwa dukungan dana dan kewenangan itu dapat menjadi musibah apabila aparatur desa tidak berhati-hati, oleh karena itu pemahaman administrasi menjadi penting dipahami.

“Maka adanya produk hukum desa ini harus dipahami, diketahui, dipelajari dan dicermati oleh perangkat desa, termasuk pendamping,” jelas Indah saat membuka kegiatan Pembekalan Penyusunan Produk Hukum Desa di Pendopo Arya Wiraraja, Selasa (19/11).

Lanjutnya, peraturan dibuat untuk mengatur dan menata pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa. “Ketika peraturan itu dibuat, diumumkan dan diundangkan maka itu wajib dilakukan, ketika itu diatur maka ada sanksi bagi pelanggarnya, disana juga diatur hak dan kewajiban,” tegasnya. (fit)