Truk Pasir Lewat Jalan Desa, Portal Kembali Banyak

Lumajang, Motim - Rencana Pemkab Lumajang mengalihkan truk pasir melintas ke jalur khusus tambang nampaknya tak sesuai ekspektasi. Jalur alternatif yang dibuat itu tak maksimal. Sehingga sopir truk pasir enggan, dan memaksa lewat di sana.
Truk pasir melintasi jalan desa
Truk pasir melintasi jalan desa
Akhirnya mereka kembali melewati jalan desa. Khususnya di Kecamatan Pasirian, mulai dari Desa Gondoruso, Kalibendo, dan Bades. Pantauan Memo Timur, portal pun banyak didirikan warga di sepanjang jalan desa itu. Untuk menarik uang kompensasi dari para sopir truk.

Kapolsek Pasirian, Iptu Agus Sugiharto pun membenarkan banyaknya portal penarikan itu. Ia menjelaskan, awalnya para sopir mengeluh, karena jalur tambang yang telah dibuat tak optimal. Utamanya saat hujan, ada 5 titik aliran sungai yang tak bisa dilalui. Perlu dibangun jembatan.

“Karena ada sungai di 5 titik yang banjir saat hujan. Gak bisa dilalui,” katanya pada wartawan.

Lanjutnya, akhirnya para sopir dan warga dikumpulkan di kantor kecamatan. Danramil, Camat, dan Kapolsek setempat hadir semua untuk menyelesaikan itu. Para sopir truk, meminta untuk kembali lewat jalan desa. Namun warga awalnya bersikeras menolak.

“Warga awalnya tidak membolehkan, akhirnya nego-nego, boleh lewat,” katanya. Namun ada syaratnya. Warga meminta uang kompensasi dari para sopir truk. “Boleh lewat asalkan bayar ke desa,” ucapnya.

Warga merasa kena dampak atas lewatnya truk pasir di jalan desa. Utamanya dampak debu yang banyak bertebangan. Para sopir pun bersedia membayar ke warga di tiap-tiap portal yang didirikan. Daripada mereka harus melintas di jalur khusus tambang.

“Sopir bayar Rp 5 ribu (per portal). Nanti uang itu untuk kompensasi kepada warga-warga yang terdampak,” jelasnya.

Kapolsek menambahkan, dirinya bersama Danramail dan Camat Pasirian mengizinkan adanya tarikan itu, untuk menghindari adanya konflik di masyarakat. “Membolehkan asal gak konflik,” tegasnya.

Dengan ini, kata dia, keputusan rapat bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq pada 6 Oktober 2019 tidak berlaku. Saat itu diputuskan, semua armada pasir dilarang melintas di jalan desa. “Baner (larangan) yang ada itu akhirnya gak berlaku,” pungkasnya. (cho/fit)