Berkas Kasus Pacuan Kuda Masih Terkatung-Katung

Jaksa Peneliti saat dikonfirmasi. (cho) 
Lumajang, Motim - Buntut kasus pacuan kuda yang dilaksanakan di Desa Wotgaleh, Kecamatan Yosowilangun, awal tahun 2019 yang menewaskan seorang bocah dan menetapkan Ketua Panitia H. Siswanto sebagai tersangka, proses pelimpahan berkas perkaranya ke penyidik Kejaksaan Negeri Lumajang hingga saat ini belum final.

Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Lumajang Sandhy Pratama Putra, S.H saat dikonfirmasi Memo Timur di tempat kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan, untuk Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) awal dari penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang sudah terkirim ke Kejaksaan Negeri Lumajang pada Pebruari 2019. Kejaksaan sendiri kemudian menunggu tindak lanjut untuk berkas selanjutnya.

Setelah diberi beberapa penjelasan, akhirya penyidik mengirim kembali berkas itu pada bulan Mei 2019, namun setelah diperiksa berkas itu belum rampung seutuhnya, sehingga dikembalikan lagi untuk dilengkapi.

Pada bulan Agustus 2019 kemarin, baru berkas tahap pertama mulai di serahkan dan kemudian pada bulan September 2019 dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Negeri Lumajang oleh Kepolisian, namun belum lengkap atau istilah hukumnya masih P-18.

“Hingga kini, pihak penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang masih mengupayakan terkait apa saja yang kurang, batasan dalam pemenuhan petunjuk selama 30 hari mas,” ungkap Jaksa Peneliti Sendhy Pratama Putra, S.H.

Disinggung kapan berkas yang dimaksud bisa dinyatakan final, masih menurut Sendhy Pratama Putra, S.H, sampai saat ini, pihak penyidik dari kepolisian Polres Lumajang masih melakukan koordinasi soal kendala yang dialami penyidik guna menuntaskan semua berkas perkara tersebut dan nantinya siap untuk disidangkan.

“Batas waktunya 30 hari mas, ini masih dikomunikasikan dan penyidik kepolisian terus meminta petunjuk kepada tim peneliti, guna memperlancar proses pelimpahan dan kemudian disidangkan,” jelasnya.

Pihaknya juga menjabarkan, diteruskan atau tidaknya perkara ini, jika selama 30 hari penyidik kepolisian belum merampungkan berkas perkara tersebut, menurut Sandhy Pratama Putra, yang memiliki kewenangan untuk penghentian perkara itu, hingga saat ini masih berada di ranah penyidik kepolisian.

“Jika berkas mentah ini tetap kita paksakan untuk dibawa ke ranah persidangan, maka kita selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang nantinya akan kuwalahan dalam persidangan,” tegasnya. (cho)