Labelisasi Rumah ‘Keluarga Miskin’ Mulai Dilakukan

Lumajang, Motim - Labelisasi rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lumajang akhirnya mulai dilakukan. Bahkan Bupati Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Indah Amperawati ikut turun tangan, sekaligus mengawali pelaksanaan labelisasi tersebut.
Bupati menandai rumah salah satu penerima bantan PKH
Bupati menandai rumah salah satu penerima bantan PKH
Terlihat keduanya menandai sejumlah rumah penerima PKH di Jl. Seruji Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Rabu (11/12), siang. Menggunakan cat semprot, tembok depan rumah penerima PKH itu ditulisi ‘Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial PKH & BPNT’.

Sebelum melakukan penyemprotan, bupati meminta izin kepada pemilik rumah sambil menjelaskan tujuan adanya labelisasi tersebut. Pemilik rumah pun bersedia, karena Ia mengakui jika memang keluarga miskin.

Bupati mengatakan, labelisasi ini dilakukan sebagai identifikasi keluarga miskin di Lumajang. Agar bantuan dari pemerintah, baik itu PKH atau bantuan lainnya benar-benar tepat sasaran untuk keluarga miskin.

Jika pemilik rumah penerima bantuan tidak mau rumahnya ditandai sebagai keluarga miskin, berarti mereka dinilai sudah mampu. Sehingga harus menyatakan mundur sebagai penerima bantuan.

“Ini jadi identitas, mana rumah yang betul-betul mendapatkan bantuan dan tepat sasaran. Kalau ada yang terlihat tidak tepat sasaran, artinya Ia adalah orang mampu tapi dapat bantuan dari pemerintah. Harapan kita mereka bisa mundur,” katanya pada wartawan.

Lanjutnya, labelisasi harus dilakukan, karena menurutnya menyuruh keluarga mampu untuk mundur sebagai penerima PKH tidaklah mudah. Dengan adanya labelisasi, tentu masyarakat bisa menilai sediri layak atau tidaknya rumah tersebut menerima bantuan itu.

“Jadi ini benar-benar terlihat, jika orang tersebut tidak mampu. Tapi kalau rumahnya bagus, punya pekerjaan, motor banyak, tetapi penerima PKH, tentu mereka dengan sendirinya akan mundur,” ungkapnya.

Thoriq menyebut, memang di Lumajang ada penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. “Ada beberapa, sebagian rumah sudah teridentifikasi mampu tetap mendapatkan PKH atau bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

Ia pun berharap, masyarakat lebih banyak yang sadar diri, jika sudah merasa mampu maka bisa mengundurkan diri. Agar bantuan itu bisa diberikan kepada lainnya yang lebih membutuhkan. “Yang merasa tidak berhak menerima bantuan bisa segera mundur,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Lumajang, Dewi Susiyanti menambahkan, untuk sementara lebelisasi ini akan dilakukan di rumah yang ada di kelurahan-kelurahan. Untuk di desa-desa dilakukan setelah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan digelar pada 18 Desember 2019.

“Yang di desa-desa nunggu selesai pelaksanaan Pilkades,” ujarnya. (fit)