Panitia Tolak Penghitungan Ulang Pilkades Nguter

Warga Desa Nguter meminta dilakukan penghitungan ulang Pilkades. (cho)
Lumajang, Motim - Panitia Pilkades Desa Nguter Kecamatan Pasirian tidak mau menuruti permintaan warga untuk dilakukan penghitungan ulang hasil Pilkades. Panita menolak permintaan warga, juga sesuai arahan Camat Pasirian selaku pengawas. Dengan alasan, itu tidak diatur di dalam Peraturan Bupati.

Seperti diketahui Pilkades Nguter dimenangkan oleh calon nomor urut 1 atau petahana, Suliman dengan 1.711 suara. Kemudian calon lain dan pendukungnya melakukan protes dan mendesak dilakukan penghitungan ulang. Karena banyaknya surat suara yang tidak sah karena rusak hingga 1.193 suara.

Keputusan bulat sudah diambil oleh panitia, saat diadakan pertemuan di Balai Desa Nguter, Senin (23/12). “Pihak camat selaku panwas itu tetap dalam pendiriannya, bahwa tidak ada aturan terkait dengan penghitungan ulang di dalam Perbup. Atas dasar itu, beliau bersama dengan panitia tidak akan melaksanakan penghitungan ulang,” kata Abdul Rokhim, SH selaku kuasa hukum dari calon nomor urut 3.

Namun keputusan panitia ini, kata Rokhim masih belum sepenuhnya diterima oleh warga. Tetapi untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan warga, dirinya belum tahu. “Apapun langkah mereka kita tidak tahu, mudah-mudahan masih dalam koridor hukum,” ujarnya.

Karena dirinya sebagai kuasa hukum, hanya akan bergerak dalam konteks hukum saja sesuai tugasnya. Langkah hukumnya, adalah akan mengkaji apakah ada unsur pidana yang dilakukan oleh pihak panitia. Jika ada, tentu akan melaporkan pidana itu.

“Karena kita menduga bahwa kerusakan itu tidak serta merta terjadi. Jadi kita lagi mengkaji apakah itu ada unsur pidanya atau tidak, ada unsur kesengajaan, kelalainnya atau tidak. Untuk upaya lapor pidana itu ada. Kita tidak berhenti sampai di sini,” tegasnya.

Lanjutnya, menurut pihaknya, surat itu rusak, diduga karena panitia tidak melipatnya sesuai dengan Perbup. “Karena tidak sesuai dengan petunjuk, sehingga tampil gambar dan langsung dicoblos oleh warga. Sehingga terjadi lubang dua, karena lipatan seharusnya ke dalam tapi ke luar. misalnya begitu. Dua dalam arti bukan dua calon, tapi di sisi yang lain,” ungkapnya.

Ia menegaskan, ini sebenarnya bukan kesalahan yang mutlak dan seharusnya bisa dipertimbangkan oleh panitia. Karena kecil kemungkinan, masyarakat untuk sengaja mencoblos dengan cara yang salah agar tidak sah.

“Yang jelas, seribu itu kalau golput masih bisa dipahami dan tidak apa-apa. Tapi karena rusaknya karena proses poncoblosan, bahasanya apakah masyarakat kita sebodoh itu. Sehingga kerusakan yang cukup besar itu ada unsur sengaja atau memang dirusak. Jadi kita akan mencoba menggali permasalahan terlebih dahulu,” pungkasnya. (cho)