Ada Pungutan yang Memberatkan Masyarakat dalam Program PTSL

Lumajang, Motim - Masyarakat bisa menikmati Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengurusnya secara gratis di Kantor Pertanahan Lumajang. Namun tak sedikit masyarakat yang mengaku masih ada pungutan di tingkat desa yang dinilai memberatkan.
Pembagian sertifikat hak atas tanah dalam PTSL 2019
Pembagian sertifikat hak atas tanah dalam PTSL 2019
Saat pembagian sertifikat hak atas tanah dalam PTSL 2019, di GOR Wirabhakti Lumajang, Senin (20/1), dimanfaatkan Bupati Lumajang, Thoriqul untuk melakukan dialog dengan masyarakat. Ada yang menyampaikan jika masih harus membayar.

Bupati pun memastikan pada program PTSL, pengurusannya gratis di Kantor Pertanahan Lumajang. Namun Ia memaklumi jika Pemerintah Desa melakukan pungutan untuk proses administrasi, pengukuran tanah dan pembuatan patok.

Tetapi Ia menegaskan bahwa pungutan tersebut harus jelas peruntukannya dan tidak sampai memberatkan masyarakat. “Melakukan pungutan untuk administrasi, untuk patok tidak apa-apa, asalkan jelas, sampaikan dengan jelas peruntukannya untuk apa, beri kwitansi, sekarang zamannya transparan,” tegasnya.

Secara khusus bupati meminta kepada Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang untuk memberikan sanksi kepada perangkat desa yang melakukan penyelewengan terhadap proses pengurusan sertifikat tanah.

“Pak Kepala DPMD, inventarisir, begitu terbukti, perangkat desa yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi, kalau sampai yang melakukan pungutan itu berlebihan dan banyak orang yang membayar dengan berlebihan, pecat pak,” tegasnya.

Kepala Kantor Pertanahan Lumajang, Mustofa menjelaskan bahwa PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

“Program ini memberikan rasa aman, tentram, karena pada hari ini bapak ibu adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang bapak/ibu tempati,” jelasnya. (fit)