Ada Wacana Pergantian Anggota Dewan Pedidikan di ‘Tengah Jalan’

Lumajang, Motim - Sempat muncul wacana Pemkab Lumajang akan melakukan pergantian anggota Dewan Pendidikan Lumajang di tengah jalan atau sebelum habis masa jabatan. Padahal pergantian tidak bisa dilakukan segampang itu. Ada mekanisme yang harus dipatuhi.
Ketua Dewan Pendidikan Lumajang Eko Romadhon
Ketua Dewan Pendidikan Lumajang Eko Romadhon
Ketua Dewan Pendidikan Lumajang, Eko Romadhon menyampaikan, anggota Dewan Pendidikan ada 7 orang. Mereka dikukuhkan pada 2017 dan akan habis masa jabatannya pada 2022 mendatang.

Namun beberapa waktu lalu dirinya kaget ketika menerima surat yang berisikan konsep pergantian seluruh anggota. Surat yang tertulis dari Dinas Pendidikan itu tiba-tiba muncul tanpa ada koordinasi sebelumnya.

“Ada wacana diganti semua, tanpa kita dipanggil, tanpa kita diberitahu, tiba-tiba ada konsep pergantian,” katanya pada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Ia menjelaskan, jika Dewan Pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri, termasuk periode jabatan selama 5 tahun. Pergantian di tengah jalan pun tak bisa dilakukan jika tidak ada hal yang mendesak sesuai aturan.

“Ada mekanismenya, misal ada yang meninggal dunia, ada yang berhalangan tetap, atau yang mengundurkan diri. Itu pun bisa diganti dengan yang lain sesuai dengan urutan hasil tes sebelumnya,” terangnya.

Namun persoalan ini sudah diklarifikasi ke Dinas Pendidikan oleh pihaknya. Eko menegaskan, ternyata Dinas Pendidikan mengaku tidak pernah mengeluarkan usulan pergantian keanggotaan Dewan Pendidikan itu.

“Karena Dinas Pendidikan memang tidak ada hirarkinya dengan Dewan Pedidikan. Karena kami bertanggungjawab langsung pada bupati. Jutru kita bermitra dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan,” kata dia.

Pihaknya juga sudah menyelesaikan persoalan ini dengan jajaran lain di Pemkab Lumajang. Memberikan pemahaman terkait regulasi yang mengatur Dewan Pendidikan. Karena anggota Dewan Pendidikan tidak begitu saja ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah.

Bukan hanya soal wacana pergantian, Dewan Pendidikan juga sempat terkendala pada tahun lalu. Eko menegaskan pada 2019, pihaknya tak menerima dana hibah dari Pemkab Lumajang. Sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal.

“Pada tahun lalu kita gak dapat anggaran, tapi kita tetap jalan sesuai fungsi. Namun kita terbatas melakukan pengawasan atau kegiatan, hanya di seputar kota gak sampai ke pinggiran,” ungkapnya.

Sedangkan di tahun ini, dirinya berterus terang, memang sudah mendapat anggaran. Namun tidak sesuai dengan yang diusulkan. “Memang kita terus terang, masalah anggaran kita sangat minim,” pungkasnya. (fit)