Penjualan Pasir ke Luar Daerah akan Lebih Diperketat

Lumajang, Motim - Pengiriman Pasir Lumajang ke luar daerah akan lebih diperketat. Hal ini demi mempersempit ruang gerak pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang.
Tambang pasir di Lumajang
Tambang pasir di Lumajang
Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, pihaknya akan mendirikan pos pantau di perbatasan. Seperti di Kecamatan Ranuyoso, untuk benar-benar memastikan pasir yang ke luar daerah telah melalui proses sebagaimana mestinya.

“Kita sedang menata pos pantau yang rencananya akan di tempatkan di Kecamatan Ranuyoso,” katanya saat dialog dengan para pengusaha tambang di Pondok Asri, Kamis (16/1/2020).

Tak hanya itu, Pemkab Lumajang juga akan membangun Terminal Induk Pasir. Di sana akan menjadi pusat stockpile atau tempat menyimpan pasir dari tambang yang dimiliki para pengusaha.

Dengan adanya Terminal Induk Pasir, tentunya pengawasan akan lebih mudah. Karena pasir dari penambang akan terkontrol dari mana asalnya. Sehingga pajak yang diterima Lumajang bisa lebih maksimal.

“Kita akan menyatukan stockpile yang ada di berbagai tempat itu menjadi satu. Tetap menjadi milik masing-masing (pengusaha), kita pindah tempat saja. Agar stockpile ini benar-benar terkontrol. Dari mana pasirnya, produksinya berapa,” ujar Thoriq.

Lanjutnya, pengawasan di Terminal Induk Pasir akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Para pengusaha tambang pasir khususnya yang telah memiliki izin, menyambut baik langkah yang diambil bupati. Karena mereka sadar, adanya penambangan ilegal tentu merugikan pemerintah. (fit)