Disnaker Lumajang: TKI Ilegal Tak Dapat Dipantau

Lumajang, Motim - Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Totok Sudjarwo menyampaikan, diperkirakan ada ratusan warga asal Lumajang yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri.
Sekretaris Disnaker Lumajang Totok Sudjarwo
Sekretaris Disnaker Lumajang Totok Sudjarwo
Menurutnya kalau tergolong TKI ilegal, tidak dapat dipantau dari pihak dinas. Namun kalau sudah mendapatkan permasalahan dari negeri tujuan, kata Totok, mereka akan meminta bantuan pihaknya.

“Semisal, ada TKI yang meninggal, dari P2TKI melalui LP3TKI dan PP4TKI Malang pasti akan berhubungan dengan kami,” katanya.

Totok menambahkan, pihaknya akan dimintai identifikasi terkait TKI yang bermasalah tersebut. Untuk mencarikan alamat rumahnya, keluarganya, atau saudaranya agar TKI tersebut bisa kembali ke Indonesia.

“Yang tercatat di kantor kami ada sekitar 300 orang TKI yang meminta data kepengurusan paspor, mungkin lebih banyak yang ilegal,” ungkapnya.

TKI yang terbanyak, menurut data yang ada, berasal dari Lumajang wilayah barat, seperti dari Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, dan Candipuro. Untuk mengantisipasi banyaknya TKI ilegal, Ia mengutarakan kalau pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi ke desa-desa.

Sementara itu, salah seorang pengurus dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Lumajang, Madiono, menerangkan jika pihaknya juga tidak mempunyai data yang valid terkait berapa jumlah TKI ilegal dan legal dari Kabupaten Lumajang ini.

“Kami tidak punya datanya, itu tugasnya Disnakertrans untuk mendatanya lewat Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Madiono, pemerintah sudah memerintahkan kepada kades se-Kabupaten Lumajang untuk mendata warganya yang bekerja ke luar negeri. Baik secara prosedural maupun unprosedural.

“Sebab di UU sudah ada, proses pekerja migran dimulai dari Pemerintah Desa,” pungkasnya. (fit)