Oknum Guru Terduga Pelaku Pelecehan Diperiksa, Kuasa Hukum: Masih Meragukan

Lumajang, Motim - Polres Lumajang memproses perkara dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru pada siswinya di SMP Negeri 1 Lumajang. Guru yang kini menjadi staf salahsatu Kantor Kecamatan tersebut dilaporkan ke Polres Lumajang beberapa waktu lalu.
Kuasa hukum terlapor, Mahmud SH
Kuasa hukum terlapor, Mahmud SH
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Lumajang memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka untuk diperiksa, Rabu (18/3/2020). Pria berinisial TM itu hadir memenuhi panggilan dengan didampingi kuasa hukum sekitar pukul 11 pagi.

Namun kuasa hukumnya, Mahmud SH menyebut, ada hal-hal yang mencurigakan dalam perkara ini. “Dari ceritanya, masih meragukan. Seperti hanya karangan dari anak yang bersangkutan saja. Faktanya gak ada, fakta cabulnya gak ada,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan pihak Pemkab Lumajang yang sudah memberikan sanksi pada TM. Karena telah dipindahtugaskan menjadi staf biasa di salahsatu Kantor Kecamatan. Padahal masih belum terbukti dan belum ada putusan dari pengadilan.

“Ini kan mendahului, belum ada putusan hakim yang menyatakan bersalah, kok sudah ada sanksi,” lanjutnya.

Menurutnya beda, jika kliennya melakukan pelanggaran lain seperti penyalahgunaan keuangan. “Misalnya setelah diaudit internal, kemudian ditemukan (penyalahgunaan), walaupun belum diserahkan ke kejaksaan, silahkan,” tegas dia.

Sementara pada perkara ini, merupakan laporan dari pihak ketiga. Namun Pemkab sudah tergesah-gesah memutuskan untuk memindah yang bersangkutan. “Loh ini kan dari pihak ketiga, yang belum tentu ada faktanya,” kata Mahmud.

Ia juga akan mengajukan keberatan pada pihak Pemkab Lumajang, atas apa yang dilakukan pada kliennya itu. “Kalau perlu Saya somasi nanti. Kayaknya sepihak pemindahan itu. Pemda tidak mendahulukan praduga tak bersalah. Langsung dikasih sanksi gitu saja,” ujarnya.

Mahmud berharap, pihak Pemkab Lumajang bisa mengembalikan TM ke tempat bertugas sebelumnya. “Kalau bisa dikembalikan. Setidaknya di Diknas (Dinas Pendidikan). Jangan ditaruh di kecamatan,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah oleh wartawan, Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Maskur menegaskan, sebenarnya kejadian itu terjadi pada 17 Oktober 2019. Kemudian baru dilaporkan pada 20 Januari 2020.

Sesuai laporan yang diterimanya, Ia menceritakan, awalnya korban dipanggil oleh pelaku ke ruang UKS. Kemudian di ruang itu, dugaan pelecehan seksual oleh pelaku pada korban dilakukan.

“Saat itu korban tanpa curiga, karena yang memanggil gurunya, sehingga mengikuti panggilan itu,” ucapnya.

Sejauh ini, hanya satu korban yang resmi melapor ke Polres Lumajang. Sedangkan pelaku ketika ditanya oleh polisi, juga baru kali itu melakukan hal tersebut. “Sementara ini, yang melaporkan hanya satu, pengakuan dari pelaku juga baru kali ini,” pungkasnya. (fit)