Triwulan Pertama, Realisasi Pajak Hiburan Paling Tinggi

Lumajang, Motim - Komisi C DPRD Lumajang telah mengevaluasi pendapatan pajak daerah dari semua sektor di triwulan pertama tahun 2020. Dari evaluasi yang dilakukan, nampaknya realisasi dari pajak hiburan yang paling tinggi.
Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Trisno
Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Trisno
Ketua Komisi C, Trisno menyampaikan, pendapatan pajak hiburan sudah menembus 52 persen dari target yang ditetapkan. Hingga Maret 2020, telah mendapat Rp 51 juta, dari target Rp 99 juta.

“Ini sudah tercapai lebih dari 50 persen, Saya yakin bisa melebihi target,” ucapnya. Pajak hiburan diketahui didapat dari sejumlah tempat karaoke dan tempat hiburan lainnya. Trisno pun mengapresiasi capaian ini.

“Berbanding terbalik dengan pendapatan pajak minerba,” ungkapnya, Selasa (24/3/2020).

Ia menyebut, di triwulan pertama 2020, pajak minerba hanya terelisasi 4 persen saja. Ini sekaligus realisasi terendah dari sektor lainnya. Saat ini pajak minerba terkumpul Rp 1,6 miliar dari target sebesar Rp 37 miliar.

Selain pajak hiburan, ada sektor lainnya yang cukup bagus realisasinya di triwulan pertama. Diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 35 persen dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 35 persen juga.

Trisno menambahkan, saat ini pihaknya juga ingin pajak restoran dioptimalkan. Karena di sektor itu cukup memiliki potensi yang besar. Sehingga harus terus digali dan tempat yang masih belum berizin harus segera ditertibkan.

“Kita koordinasikan dengan BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jika tak berizin akan kita tertibkan,” pungkasnya. (fit)