Dana Desa Wajib Dialokasikan untuk BLT Dampak Covid-19

Lumajang, Motim - Sebagian dana desa (DD) wajib dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Prosentase alokasi DD untuk BLT itu tergantung jumlah dana yang didapat desa.
Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan koordinasi terkait BLT dari DD
Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan koordinasi terkait BLT dari DD
Desa dengan DD kurang dari Rp 800 juta alokasi BLTnya maksimal 25 persen. Sedangkan DD Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi BLTnya maksimal 30 persen. Desa yang DDnya lebih dari Rp 1,2 miliar, alokasi BLTnya maksimal 35 persen.

“Setiap kepala keluarga dianggarkan Rp 600 ribu,” kata Kabid Bina Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lumajang, Dadang Prestiawan.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) terkait adanya BLT desa ini. Termasuk dengan kepala desa agar segera malaksanakan kebijakan tersebut.

Dadang sapaanya, menjelaskan bahwa bantuan tersebut berbeda dengan BLT yang diberlakukan dengan dinas sosial. “Dinas sosial langsung batuan dari Kementrian Sosial sedangkan kita dari Kementrian Desa,” tuturnya.

Namun tidak semua warga terdampak bisa mendapatkan BLT tersebut. Warga yang sudah terkover oleh Program Keluarga Harapan (PKH) tidak bisa mendapatkan BLT dari dana desa. (fit)