Dewan: Pelayanan Kesehatan Gratis Terkendala Administrasi yang Rumit

Lumajang, Motim - DPRD Lumajang menyoroti program layanan kesehatan gratis sesuai Peraturan Bupati Lumajang, Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Menurut dewan, implementasi Perbup itu masih banyak mengalami kendala.
Rapat Paripurna di DPRD Lumajang
Rapat Paripurna di DPRD Lumajang
“Khususnya terkait dengan proses administrasi yang panjang dan rumit,” kata Wakil Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani saat membacakan Rekomendasi DPRD Kabupaten Lumajang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna, Selasa (28/4/2020).

Contohnya, keluarga pasien masih harus bernegosiasi dengan pihak rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi. “Bagi masyarakat yang tidak mampu maka menghadapi birokrasi yang rumit dalam keadaan terkena musibah sakit tentunya bukan hal yang mudah,” lanjutnya.

Menurutnya, solusi yang perlu diterapkan adalah penyederhaan prosedur layanan fasilitas berobat gratis menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui perubahan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 itu.

Ia menambahkan, perlu adanya kepastian prosedur layanan bagi warga miskin. “Selain itu kepastian prosedur layanan dengan mendekatkan layanan pada masyarakat yang tidak mampu juga mendesak dilakukan,” ungkapnya. (fit)