Tim Sadarkum: Bila Lumajang Berlakukan PSBB Harus Ada Penetapan dari Menkes

Lumajang, Motim - Tim Firma Hukum Api Sadarkum menyurati Pemkab Lumajang dan DPRD Lumajang terkait pendapat hukum bila Pemkab Lumajang berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Karantina Wilayah.
Ketua Tim Firma Hukum Api Sadarkum, Abdul Rokhim SH M.Si.
Ketua Tim Firma Hukum Api Sadarkum, Abdul Rokhim SH M.Si. dan Dumy Hiddayat, SH
Ketua Tim Firma Hukum Api Sadarkum, Abdul Rokhim, SH M.Si menyampaikan, ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait PSBB. Daerah tidak bisa memutuskan sendiri. Harus atas persetujuan dari pusat.

“Artinya gubernur/bupati/walikota tidak diberikan atribusi kewenangan untuk wilayah baik sebagian atau keseluruhan,” katanya, Selasa (14/4/2020).

Jadi, menurutnya, jika Lumajang akan memberlakukan PSBB juga harus ada izin dari pemerintah pusat. Tim Firma Hukum Api Sadarkum pun memberikan 4 poin saran jika Lumajang akan memberlakukan PSBB.

Pertama, Pemkab Lumajang harus mengajukan permohonan ke Menkes untuk mendapatkan persetujuan atau penetapan dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Kedua, Pemkab Lumajang agar konsekuensi dan konsisten melakukan langkah mitigasi dan pencegahan Covid-19 dengan merujuk pada undang-undang nomor 6 tahun 2018.

Ketiga, Pemkab Lumajang memenuhi kewajiban dan mandat undang-undang khususnya hak dasar warga untuk penghidupan yang layak. Keempat, Pemkab Lumajang harus trasnparan dan proporsional dalam merencanakan dan menetapkan anggarannya sesuai dengan hukum bila Pembatasan Sosial Berskala Besar dan/atau Karantina Wilayah berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain.

Abdul Rokhim menambahkan, saran ini diberikan karena diprediksi puncak pandemi Covid-19 akan terjadi pada akhir April dan awal Mei 2020. “Karena budaya mudik atau pulang kampung besar-besaran dan demi untuk pendidikan hukum di Kabupaten Lumajang yang kami banggakan,” ucapnya. (cho/fit)