Regulasi dari Pusat Kerap Menjadi Kendala Penyaluran BLT

Lumajang, Motim - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus dilakukan secara transparan oleh pihak desa kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang, Suhanto
Namun realita di lapangan, tak sedikit desa yang kebingungan akibat regulasi dari pusat yang terus berubah-ubah. Sehingga kerap menjadi kendala bagi desa untuk segera menyalurkan bantuan tersebut.

Dalam tindak lanjutnya, Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. “Baru saja program tersebut akan kita jalankan, sudah ada lagi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, terus kita ini harus bagaimana,” keluh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto.

Hal ini cukup berdampak bagi desa, pasalnya belum tuntas proses pendataan yang dilakukan oleh desa, sudah ada aturan baru lagi, sebagai pedomannya, “Yang tau kondisi di desa itu kita, kalau seperti ini prosesnya, terus kapan warga terdampak corona mendapat bantuan. Kalau ini terus berlarut-larut, otomatis ya kita yang akan kena imbasnya,” imbuhnya.

Pihaknya ingin semua pihak mengerti kondisi di desa, ini dilakukan agar proses pembagian BLT tidak carut-marut, “Sebelum dana tersebut dibagikan, kami harus melakukan Musyawarah Desa (Musdes) itu wajib kita lakukan.

“Kemudian data yang mendapatkan bantuan juga akan kita pampang di kantor desa atau lokasi strategis lainnya. Ini untuk menekan carut-marutnya proses pendataan dan pembagian,” pungkasnya. (fit)