Dugaan Pelanggaran AMDAL PT Bumi Subur, DLH Terkesan ‘Bungkam’

GEMA: Pemerintah Harus Cepat Bertindak

Lumajang, Motim - Selain perkara dugaan pencurian udang di PT Bumi Subur, perusahaan itu juga dapat sorotan mengenai dugaan pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasalnya limbah perusahaan di Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun tersebut diduga langsung dibuang ke laut. Tanpa melalui proses pengelolaan limbah yang tepat.
Pemuangan limbah PT Bumi Subur langsung ke laut
Pembuangan limbah PT Bumi Subur langsung ke laut
Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang menyebut, PT Bumi Subur sudah melengkapi dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebagai salahsatu syarat dalam mengurus izin.

Hal ini yang kemungkinan menjadi pertanyaan sejumlah pihak, apakah dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh DLH sudah sesuai apa diduga dipaksakan. Melihat kondisi di lapangan dan informasi warga setempat, limbah dari PT Bumi Subur dianggap mencemari laut, khususnya ketika musim panen tiba.

Tetapi sayangnya, pihak DLH Lumajang ketika dikonfirmasi ini, terkesan bungkam. Kepala DLH Lumajang, Yuli Harismawati berkali-kali dihubungi, tidak menjawab. Pesan singkat melalui whatsapp juga tak dibalas.

Wartawan sudah mendatangi Kantor DLH, Kamis (11/6/2020) juga tak berhasil menemuinya. Termasuk Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Yunus Harmiawan tidak ada di tempat.

Gerakan Masyarakat (GEMA) Lumajang pun menyayangkan sikap dari DLH. Ketua GEMA Lumajang, Hanafi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak terkesan menghindar atau bungkam.

“Sampaikan semua fakta yang ada, jangan bungkam, karena akan berakibat pada prasangka buruk kepada pemerintah,” ucapnya, Minggu (14/6/2020).

Ia menambahkan, pemerintah harus bertindak cepat ketika ada informasi mengenai adanya perusahaan yang diduga membuat kerusakan lingkungan. “Kalau semuanya gamblang kan enak, tidak akan ada saling tuding seperti yang ramai belakangan ini,” imbuhnya.

Sekretaris GEMA Lumajang Kristiono, menambahkan, dirinya berharap perusahaan tambak udang itu tidak masuk dalam wilayah kawasan hutan. “Semoga saja lokasinya jauh dari kawasan, karena 200 meter dari bibir pantai sebagian ada yang masuk kawasan Perhutani BKPH Pasirian, termasuk juga di wilayah Kecamatan Yosowilangun,” jelasnya.

Jika sampai masuk di kawasan hutan, menurutnya, patut dipertanyakan apakah perusahaan tersebut sudah memiliki perizinan sesuai dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012.

“Tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Selain itu harus ada juga kerjasama atau istilahnya PKS dengan Perhutani, kalau tidak ada ya tidak boleh beroprasi,” pungkasnya. (cho/fit)