Masyarakat Burno Tolak Tukar Guling Siap Melawan

Lumajang, Motim - Masyarakat Dusun Karanganyar, Desa Burno, Kecamatan Senduro bersikap atas rencana Perum Perhutani untuk tukar guling atas rumah dan kebun yang sudah puluhan tahun ditempati dan dikelola oleh warga.


Rencana tukar guling diduga ada kaitan dengan rencana wisata alam Siti Sundari yang terletak di kawasan hutan Desa Burno, yang berdekatan dengan pemukiman warga sedikitnya ada 208 Kepala Keluarga (KK).

Seorang kakek bernama Prayit, yang mengaku sudah puluhan tahun bertempat tinggal di Dusun Karanganyar kepada sejumlah media dirinya bersama warga yang lain sudah berkomitmen untuk tetap menempati rumahnya dan menggarap lahannya sesuai wejangan nenek moyangnya, namun tidak akan menjualnya.

“Pesan kakek nenek kami boleh menempati tanah itu termasuk menggarapnya, tapi tidak boleh menjualnya. Ini perjuangan kakek nenek kami sejak tahun 1942 an,” kata Prayit berharap rencana tukar guling ini bisa didengar oleh Presiden Joko Widodo.

Hal yang sama disampaikan Sunaryo, apabila dirinya bersama warga tetap menolak melawan bertujuan mempertahankan warisan yang sebelumnya telah menjadi perjuangan para leluhurnya.

Rencana tukar guling itu disampaikan oleh mandor sebelum bulan puasa kemarin di salah satu rumah milik Mandor.



Dalam penyampaiannya mandor itu menyuruh warga membayar tanah yang ditempati itu per meternya Rp 35 ribu, dan kalau tidak bisa membayar katanya akan ditukar guling di wilayah Kecamatan Pronojiwo. “Dapat uang dari mana sebanyak itu, wong buat makan kami jadi buruh ngarit juga serabutan. Yang pasti kami tetap bertahan di sini,” ungkapnya.

Riska menambahkan, rencana tukar guling atas rumah dan lahan warga Dusun Karanganyar itu diduga adanya rencana pembangunan kawasan wisata Siti Sundari, hal ini dikuatkan adanya bangunan lapak-lapak di kawasan hutan. Bahkan perbukitan di sekitarnya juga terlihat ada aktifitas pekerja dengan suara raungan gergaji mesin membuka jalan-jalan untuk medan offroader.

Dari 208 KK yang hidup di Dusun Karanganyar ada 130 KK yang berani menolak atas rencana Perum Perhutani tukar guling meminta warga untuk membayar Rp 35 ribu per meter persegi dan memasang banner yang bertuliskan Tolak Tukar Guling.

Sedang 78 KK yang lain sebetulnya juga sama menolak adanya rencana tukar guling yang disampaikan salah satu mandor bernama Sutari dan LMDH Wono Lestari Edi. Tapi, mereka takut kemudian melepas banner kecil yang bertuliskan Tolak Tukar Guling.

“Tanah yang kami tempati sekitar setengah hektar, jika harus ganti rugi per meter Rp 35 ribu, kami dapat uang dari mana sebesar Rp 175 juta. Kami bersama warga Karanganyar menolak keras penjajahan ini, wong kami setiap tahunnya juga bayar pajak, ini buktinya,” keluh Pak Rika, warga setempatt

Salah satu praktisi Hukum asal Kota Malang, Dummy Hidayat, SH menuturkan, Perum Perhutani, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat tidak bisa semena-mena memeras dan menindas apalagi merampas hak-hak rakyat semaunya sendiri, ada aturan main dan mekanisme yang harus dilalui, apalagi bila merujuk dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan I’tikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

“Apalagi masyarakat desa Burno sudah menempati sebelum kemerdekaan RI, dan ada janji politik presiden untuk reformasi agraria, yaitu salah satunya para pegiat atau aktivis menagih dan mendesak aagar pemerintah secepatnya mengesahkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria,” pungkasnya. (cho)