Sekda: New Normal, Pemerintahan Harus Tetap Produktif

Sekda: New Normal, Pemerintahan Harus Tetap Produktif
Lumajang, Motim - Di masa adaptasi kehidupan baru (new normal), Sekretaris Daerah berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tetap produktif. Tetapi harus tetap aman dengan mematuhi protokol yang ada.

"Artinya kita masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tetapi kita tetap mengutamakan pelayanan dengan penerapan protokol kesehatan yang benar," harapnya ketika membuka sosialisasi virtual yang membahas Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah, Selasa (18/8).

Sekda juga meminta agar dalam penyusunannya APBD Kabupaten Lumajang diharapkan memperhatikan arah kebijakan fiskal percepatan pemulihan sosial ekonomi, dalam penguatan reformasi untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Dengan uraian reformasi pendapatan, recovery, serta reformasi belanja.

"Pemerintah daerah harus memastikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penerapan kenormalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Hal itu sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, rancangan kebijakan ABPN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi. (fit)Sekda: New Normal, Pemerintahan Harus Tetap Produktif

Lumajang, Motim
Di masa adaptasi kehidupan baru (new normal), Sekretaris Daerah berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tetap produktif. Tetapi harus tetap aman dengan mematuhi protokol yang ada.

"Artinya kita masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tetapi kita tetap mengutamakan pelayanan dengan penerapan protokol kesehatan yang benar," harapnya ketika membuka sosialisasi virtual yang membahas Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah, Selasa (18/8).

Sekda juga meminta agar dalam penyusunannya APBD Kabupaten Lumajang diharapkan memperhatikan arah kebijakan fiskal percepatan pemulihan sosial ekonomi, dalam penguatan reformasi untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Dengan uraian reformasi pendapatan, recovery, serta reformasi belanja.

"Pemerintah daerah harus memastikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penerapan kenormalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Hal itu sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, rancangan kebijakan ABPN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi. (fit)