Bupati Lumajang Tak Akan Beri Rekomendasi Izin Tambang Pasir di Pesisir

Bupati Lumajang Tak Akan Beri Rekomendasi Izin Tambang Pasir di Pesisir
Lumajang, Motim - Moratorium izin tambang pasir di wilayah Kabupaten Lumajang segera dicabut. Sebelum perizinan dibuka kembali oleh provinsi, Pemkab Lumajang menyiapkan sejumlah regulasi yang menjadi wewenang kabupaten.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, salahsatunya adalah terkait rekomendasi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Jika sebelumnya dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lumajang, kini kewenangan DLH dicabut. “UKL-UPL untuk pertambangan pasir akan langsung ditandatangi oleh bupati,” kata Thoriqul Haq, Rabu (2/9).

Namun tidak semua wilayah tambang pasir yang diajukan izinnya, bisa mendapat dokumen UKL-UPL. Khusus wilayah di pesisir pantai selatan tak akan mendapat rekomendasi dokumen tersebut.

“Tidak untuk pasir di pesisir pantai selatan. Jadi UKL-UPL yang untuk pesisir pantai selatan, saya pastikan tidak akan mendapat rekomendasi. Tidak akan mendapat izin UKL-UPL dari bupati,” tegas Thoriqul Haq.

Alasan bupati tidak akan mengeluarkan dokumen UKL-UPL di pesisir pantai selatan adalah demi menjaga lingkungan di sana. “Berdasarkan pada kepentingan menjaga lingkungan, kepentingan menjaga konservasi alam,” tegas bupati.

Kemudian regulasi lainnya yang dipersiapkan, juga mengenai mengenai penggunaan alat berat dan jalan khusus tambang pasir. “Hingga dalam waktu dekat, tata kelola terkait dengan stokpel terpadu pertambangan pasir yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

“Semuanya itu menjadi satu kesatuan, sehingga moratorium akan kita cabut dan dibuka kembali. Proses mekanisme perizinan dengan ketentuan-ketentuan tentu mengikat untuk supaya pertambangan pasir, by system, terkelola denga baik,” pungkasnya. (fit)